BAB 8 SISTEM INDUSTRI BERKEADILAN DAN BERBASIS NILAI
Pendahuluan
Industrialisasi merupakan proses berkembangnya kegiatan ekonomi melalui peningkatan produksi barang dan jasa dengan menggunakan teknologi, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, serta sistem organisasi yang lebih modern. Industrialisasi mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong perkembangan teknologi, dan meningkatkan daya saing suatu negara.
Namun, industrialisasi tidak selalu menghasilkan kesejahteraan secara otomatis. Jika tidak dikelola dengan baik, kegiatan industri dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti monopoli, eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi, penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, dan penguasaan sumber daya yang hanya menguntungkan sebagian masyarakat.
Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Kegiatan ekonomi juga harus memperhatikan keadilan (`adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.
Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, sistem industri yang ideal adalah sistem industri yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
A. Demokrasi Ekonomi dalam Sektor Industri: Antara Amanah Konstitusi dan Fiqh Muamalah
1. Pengertian demokrasi ekonomi
Demokrasi ekonomi adalah sistem perekonomian yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Artinya, kegiatan ekonomi tidak hanya dikuasai oleh individu atau perusahaan besar, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut berusaha dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, konsep demokrasi ekonomi berkaitan erat dengan Pasal 33 UUD 1945.
Secara sederhana, prinsip tersebut mengandung gagasan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bahwa sumber daya tertentu yang penting bagi masyarakat harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
Jadi, ekonomi Indonesia tidak seharusnya hanya berorientasi pada:
“Siapa yang memiliki modal paling besar, dia yang menguasai ekonomi.”
Melainkan harus diarahkan pada:
“Kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.”
2. Demokrasi ekonomi dalam sektor industri
Dalam sektor industri, demokrasi ekonomi berarti masyarakat mempunyai kesempatan untuk:
memiliki usaha;
bekerja dalam sektor industri;
mendapatkan akses terhadap modal;
memperoleh pendidikan dan keterampilan;
mendapatkan perlindungan sebagai pekerja;
menjadi bagian dari rantai produksi;
memperoleh manfaat dari perkembangan industri.
Misalnya, sebuah industri makanan besar membutuhkan bahan baku dari petani.
Jika perusahaan tersebut bekerja secara adil, petani mendapatkan harga yang wajar, pekerja mendapatkan upah yang layak, konsumen memperoleh produk berkualitas, dan perusahaan memperoleh keuntungan yang wajar.
Dengan demikian, manfaat industri tidak hanya dinikmati oleh pemilik perusahaan.
3. Hubungannya dengan fiqh muamalah
Dalam Islam, kegiatan ekonomi termasuk dalam wilayah muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dalam urusan kehidupan sosial dan ekonomi.
Salah satu prinsip penting fiqh muamalah adalah bahwa kegiatan ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat unsur yang dilarang syariah.
Beberapa prinsipnya adalah:
a. Keadilan
Islam melarang seseorang mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain.
b. Kerelaan
Transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
c. Kejujuran
Pelaku usaha tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan penipuan.
d. Amanah
Kekayaan dan usaha harus dikelola secara bertanggung jawab.
e. Tidak merugikan
Kegiatan ekonomi tidak boleh menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain.
Prinsip tersebut dikenal dalam kaidah:
“La ضرر ولا ضرار” — secara sederhana bermakna tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan atau saling membahayakan.
4. Hubungan demokrasi ekonomi dengan Islam
Demokrasi ekonomi dan prinsip ekonomi Islam memiliki titik temu, terutama dalam hal:
keadilan;
pemerataan;
tanggung jawab sosial;
perlindungan masyarakat;
larangan eksploitasi;
pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, sektor industri seharusnya tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan people dan planet.
Contoh
Sebuah perusahaan tambang memperoleh izin untuk mengelola sumber daya alam.
Jika hanya mengejar keuntungan, perusahaan mungkin hanya memikirkan:
produksi sebanyak-banyaknya → keuntungan sebesar-besarnya.
Namun, dalam sistem industri berkeadilan, perusahaan harus memperhatikan:
keuntungan + pekerja + masyarakat sekitar + lingkungan + kepentingan negara.
Inilah gambaran industrialisasi berbasis nilai.
B. Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional dan Relevansinya dengan Syirkah Islam
1. Pengertian koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang dibangun berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kerja sama.
Berbeda dengan perusahaan yang kepemilikannya biasanya sangat bergantung pada besarnya modal, koperasi menekankan prinsip bahwa anggota merupakan bagian penting dari koperasi.
Dalam koperasi terdapat semangat:
dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
2. Mengapa koperasi disebut soko guru ekonomi?
Istilah soko guru berarti tiang atau penyangga utama.
Koperasi disebut sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional karena koperasi dianggap sesuai dengan semangat ekonomi kekeluargaan.
Koperasi dapat membantu masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil dan menengah, agar mempunyai kekuatan ekonomi bersama.
Misalnya, sepuluh orang pedagang kecil bergabung membentuk koperasi.
Mereka dapat:
membeli bahan baku secara bersama;
memperoleh harga lebih murah;
mendapatkan akses pembiayaan;
memasarkan produk bersama;
berbagi pengetahuan;
meningkatkan posisi tawar.
Dengan bekerja bersama, mereka menjadi lebih kuat dibandingkan jika berusaha sendiri-sendiri.
3. Koperasi dan konsep syirkah dalam Islam
Dalam fiqh muamalah terdapat konsep syirkah, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan.
Secara sederhana:
Syirkah = kerja sama usaha antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu usaha.
Konsep ini mempunyai kemiripan dengan koperasi dalam hal:
kerja sama;
kontribusi anggota;
pembagian keuntungan;
tanggung jawab bersama;
kepentingan bersama.
4. Prinsip syirkah
Dalam kerja sama yang sesuai syariah harus terdapat:
a. Kesepakatan
Para pihak harus mengetahui dan menyepakati bentuk kerja sama.
b. Modal atau kontribusi
Setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai akad yang disepakati.
c. Keuntungan yang jelas
Pembagian keuntungan harus disepakati sejak awal.
d. Tidak ada penipuan
Tidak boleh ada pihak yang menyembunyikan informasi penting.
e. Tanggung jawab
Setiap anggota mempunyai tanggung jawab sesuai kesepakatan.
5. Contoh koperasi berbasis syariah
Misalnya sebuah koperasi syariah mempunyai 100 anggota.
Setiap anggota menyetorkan modal sesuai ketentuan koperasi. Modal tersebut digunakan untuk kegiatan usaha yang halal.
Keuntungan usaha kemudian dikelola dan dibagikan berdasarkan mekanisme yang telah disepakati.
Yang penting adalah:
usaha halal;
akad jelas;
tidak mengandung riba;
tidak mengandung gharar yang dilarang;
tidak mengandung maysir;
dilakukan secara adil.
C. BUMN, Usaha Swasta, dan Koperasi: Tata Peran dalam Bingkai Syariah dan Pancasila
Dalam sistem ekonomi Indonesia terdapat beberapa pelaku ekonomi utama, antara lain:
BUMN
usaha swasta
koperasi
masyarakat atau UMKM.
Ketiganya mempunyai peran yang berbeda, tetapi seharusnya saling melengkapi.
1. BUMN
BUMN adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung.
BUMN dapat bergerak dalam berbagai bidang, misalnya:
energi;
transportasi;
perbankan;
telekomunikasi;
konstruksi;
pangan;
pertambangan.
BUMN memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi pelayanan publik.
2. Mengapa BUMN penting?
Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Ada sektor tertentu yang sangat penting bagi masyarakat.
Contohnya:
listrik;
transportasi;
energi;
air;
infrastruktur.
Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sektor tersebut dikelola secara baik.
3. Usaha swasta
Perusahaan swasta berperan dalam:
investasi;
penciptaan lapangan kerja;
inovasi;
produksi barang dan jasa;
peningkatan teknologi;
penerimaan pajak bagi negara.
Swasta tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ekonomi Islam.
Islam mengakui hak kepemilikan pribadi.
Namun, kepemilikan pribadi tidak berarti seseorang boleh menggunakan hartanya sesuka hati tanpa memperhatikan masyarakat.
4. Koperasi
Koperasi mempunyai fungsi memperkuat ekonomi masyarakat melalui kerja sama.
Dengan demikian:
| Pelaku | Peran utama |
|---|---|
| BUMN | Mengelola kepentingan strategis dan pelayanan publik |
| Swasta | Investasi, produksi, inovasi, dan lapangan kerja |
| Koperasi | Memperkuat ekonomi anggota dan masyarakat |
Ketiganya tidak harus saling bermusuhan.
Justru idealnya:
BUMN + swasta + koperasi = bekerja sama membangun perekonomian.
5. Dalam perspektif Pancasila
Sistem tersebut harus diarahkan kepada nilai-nilai Pancasila, terutama:
Sila ke-2
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Artinya pekerja dan masyarakat harus diperlakukan secara manusiawi.
Sila ke-4
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Artinya kebijakan ekonomi harus memperhatikan kepentingan rakyat.
Sila ke-5
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ini merupakan tujuan penting dari sistem ekonomi berkeadilan.
6. Dalam perspektif syariah
Pengelolaan industri harus memperhatikan:
halal dan haram;
keadilan;
amanah;
transparansi;
larangan riba;
larangan gharar;
larangan maysir;
larangan penipuan;
perlindungan masyarakat;
kepedulian terhadap lingkungan.
D. Industri Halal sebagai Titik Temu: Peluang Strategis Nasional
1. Apa yang dimaksud industri halal?
Industri halal adalah kegiatan produksi barang dan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip halal dalam Islam.
Halal tidak hanya berkaitan dengan makanan.
Industri halal dapat mencakup:
makanan dan minuman;
kosmetik;
obat-obatan;
fashion;
pariwisata;
jasa keuangan;
logistik;
media;
farmasi;
produk lifestyle.
2. Halal bukan hanya soal bahan
Salah satu kesalahpahaman adalah menganggap halal hanya berkaitan dengan bahan makanan.
Padahal, dalam industri halal, proses juga penting.
Misalnya:
bahan baku → proses produksi → penyimpanan → distribusi → pemasaran
Semua harus diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi atau proses yang bertentangan dengan prinsip halal.
3. Industri halal dan ekonomi nasional
Industri halal dapat menjadi peluang strategis bagi Indonesia karena Indonesia memiliki:
populasi Muslim yang besar;
pasar konsumen yang luas;
banyak UMKM;
potensi produk makanan halal;
potensi fashion Muslim;
potensi pariwisata ramah Muslim;
perkembangan keuangan syariah.
Industri halal juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
4. Hubungannya dengan perbankan syariah
Ini sangat relevan dengan jurusan Perbankan Syariah.
Industri halal membutuhkan pembiayaan.
Misalnya ada UMKM yang memproduksi makanan halal tetapi kekurangan modal untuk:
membeli mesin;
membeli bahan baku;
memperluas toko;
meningkatkan kapasitas produksi.
Lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah.
Misalnya:
murabahah
mudharabah
musyarakah
ijarah
Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi bagian dari ekosistem industri halal.
Gambaran sederhananya:
Bank Syariah → Pembiayaan → UMKM Halal → Produksi → Konsumen → Pertumbuhan Ekonomi
5. Tantangan industri halal
Walaupun mempunyai peluang besar, industri halal juga menghadapi beberapa tantangan:
sertifikasi halal;
kualitas produk;
teknologi;
modal;
SDM;
pemasaran;
persaingan internasional;
standardisasi;
literasi halal.
Oleh karena itu, industri halal membutuhkan kerja sama antara:
pemerintah + perbankan syariah + industri + UMKM + masyarakat + lembaga pendidikan.
E. Tata Kelola Industri yang Berkeadilan: Larangan Monopoli, Ihtikar, dan Penguasaan Hajat Hidup Orang Banyak
Ini merupakan salah satu bagian paling penting dalam bab ini.
1. Apa itu monopoli?
Monopoli adalah kondisi ketika suatu pasar dikuasai oleh satu pelaku atau kelompok tertentu sehingga memiliki kekuatan pasar yang sangat besar.
Masalah muncul ketika kekuatan tersebut digunakan untuk merugikan konsumen atau pelaku usaha lain.
Contohnya:
Satu perusahaan menguasai hampir seluruh pasokan suatu barang.
Karena tidak memiliki pesaing yang berarti, perusahaan tersebut dapat memiliki kemampuan besar untuk menentukan harga atau persyaratan perdagangan.
2. Mengapa monopoli bisa bermasalah?
Monopoli dapat menyebabkan:
harga menjadi tidak wajar;
pilihan konsumen berkurang;
pesaing sulit masuk;
inovasi menurun;
pelaku usaha kecil tersingkir;
keuntungan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Namun, perlu dibedakan antara monopoli sebagai struktur pasar dan praktik monopoli yang merugikan. Yang menjadi masalah utama adalah penggunaan kekuatan pasar untuk melakukan tindakan yang tidak adil atau merugikan kepentingan umum.
3. Ihtikar
Dalam ekonomi Islam terdapat istilah ihtikar, yang secara sederhana berarti praktik menahan atau menimbun barang dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui kelangkaan atau kenaikan harga.
Misalnya seseorang membeli persediaan barang dalam jumlah besar ketika barang tersedia banyak.
Kemudian barang tersebut sengaja ditahan agar pasokan di pasar berkurang.
Ketika masyarakat membutuhkan barang tersebut, barang dijual dengan harga lebih tinggi.
Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena memanfaatkan kebutuhan masyarakat.
4. Perbedaan monopoli dan ihtikar
| Monopoli | Ihtikar |
|---|---|
| Berkaitan dengan penguasaan pasar | Berkaitan dengan penahanan/penimbunan barang |
| Bisa terjadi karena struktur pasar | Dilakukan melalui tindakan tertentu |
| Tidak selalu otomatis ilegal | Menjadi masalah ketika dilakukan untuk merugikan pasar/konsumen |
| Dapat mengurangi persaingan | Dapat menciptakan kelangkaan buatan |
5. Penguasaan hajat hidup orang banyak
Dalam konteks Indonesia, terdapat sumber daya atau sektor tertentu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.
Contohnya:
energi;
air;
transportasi;
sumber daya alam tertentu;
infrastruktur strategis.
Karena menyangkut kehidupan masyarakat luas, pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan publik.
Artinya, sumber daya tersebut tidak boleh semata-mata diperlakukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
6. Prinsip keadilan dalam tata kelola industri
Tata kelola industri yang berkeadilan harus mempunyai:
Transparansi
Informasi penting tidak disembunyikan.
Akuntabilitas
Pelaku industri dapat dimintai pertanggungjawaban.
Keadilan
Tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi.
Efisiensi
Sumber daya digunakan dengan baik.
Tanggung jawab sosial
Perusahaan memperhatikan dampak terhadap masyarakat.
Keberlanjutan
Kegiatan industri tidak merusak lingkungan untuk keuntungan jangka pendek.
F. Industrialisasi Berbasis Kemaslahatan: Maslahah Mursalah dan Kepentingan Publik
1. Apa itu maslahah?
Maslahah berarti kemaslahatan, manfaat, atau kebaikan yang dapat diwujudkan bagi manusia.
Dalam perspektif Islam, tujuan syariah tidak hanya mengatur hubungan ritual manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia.
Konsep ini berkaitan erat dengan maqashid al-shariah atau tujuan-tujuan syariah.
Secara umum, maqashid mencakup perlindungan terhadap:
agama;
jiwa;
akal;
keturunan;
harta.
Dalam perkembangan kajian kontemporer, pembahasan maqashid juga sering dikaitkan dengan keadilan, kesejahteraan, kebebasan, lingkungan, dan kepentingan publik.
2. Apa itu maslahah mursalah?
Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara khusus disebutkan sebagai perintah atau larangan dalam teks tertentu, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Sederhananya:
Ada suatu kebijakan baru yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi membawa manfaat besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariah.
Kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan.
3. Contoh dalam kehidupan modern
Contohnya adalah berbagai sistem administrasi modern.
Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara spesifik mengenai:
nomor identitas;
sistem administrasi digital;
sertifikasi produk;
sistem perbankan modern;
teknologi pembayaran digital;
pencatatan transaksi elektronik.
Namun, sistem tersebut dapat digunakan selama:
membawa manfaat;
tidak bertentangan dengan syariah;
tidak menimbulkan kerusakan;
melindungi kepentingan masyarakat.
4. Maslahah dalam industrialisasi
Industrialisasi yang berbasis maslahah berarti pembangunan industri harus menghasilkan manfaat yang luas, bukan hanya keuntungan ekonomi.
Misalnya pembangunan sebuah pabrik.
Pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya:
“Berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan?”
Tetapi juga:
Apakah masyarakat mendapatkan pekerjaan?
Apakah lingkungan tetap terjaga?
Apakah pekerja mendapatkan haknya?
Apakah produk aman?
Apakah masyarakat sekitar mendapatkan manfaat?
Apakah industri tersebut memenuhi standar halal?
Apakah kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat?
Jika keuntungan perusahaan sangat besar tetapi masyarakat sekitar mengalami kerugian besar, maka pembangunan tersebut perlu dievaluasi dari perspektif kemaslahatan.
5. Maslahah dan kepentingan publik
Kepentingan publik berarti kepentingan yang menyangkut masyarakat secara luas.
Dalam bahasa sederhana:
Kepentingan publik = kepentingan bersama yang harus dilindungi.
Dalam industrialisasi, kepentingan publik dapat meliputi:
keamanan produk;
lingkungan;
lapangan kerja;
harga yang wajar;
akses terhadap kebutuhan dasar;
kesehatan masyarakat;
perlindungan konsumen.
6. Tingkatan maslahah
Dalam kajian maqashid, kemaslahatan sering dibagi menjadi tiga tingkat:
a. Daruriyyat
Kebutuhan yang sangat mendasar dan harus dijaga.
Jika tidak terpenuhi, kehidupan manusia dapat mengalami kerusakan serius.
Contohnya:
kebutuhan pangan;
keselamatan;
kesehatan;
keamanan.
b. Hajiyyat
Kebutuhan yang tidak sampai mengancam kehidupan jika tidak terpenuhi, tetapi keberadaannya membantu manusia menjalani kehidupan dengan lebih mudah.
Contohnya:
transportasi;
fasilitas pendidikan;
teknologi yang memudahkan aktivitas.
c. Tahsiniyyat
Kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan kualitas kehidupan.
Contohnya:
kenyamanan;
keindahan;
kualitas pelayanan.
7. Contoh penerapan maslahah dalam industri
Bayangkan pemerintah ingin membangun industri pengolahan pangan di suatu daerah.
Dari sisi ekonomi:
positif, karena membuka lapangan pekerjaan.
Tetapi kemudian ditemukan bahwa limbah industri berpotensi mencemari sungai.
Maka pemerintah dan perusahaan tidak boleh hanya melihat manfaat ekonomi.
Harus dicari solusi agar:
manfaat ekonomi tetap diperoleh + kerusakan lingkungan diminimalkan.
Inilah cara berpikir berbasis maslahah.
Hubungan Keenam Subbab
Kalau keenam subbab tersebut dirangkai, sebenarnya semuanya mempunyai satu tujuan besar.
A. Demokrasi ekonomi
Masyarakat harus menjadi bagian dari kegiatan ekonomi.
↓
B. Koperasi
Masyarakat diperkuat melalui kerja sama ekonomi.
↓
C. BUMN, swasta, dan koperasi
Setiap pelaku ekonomi mempunyai fungsi yang berbeda dan harus saling melengkapi.
↓
D. Industri halal
Kegiatan industri dilakukan sesuai prinsip halal dan dapat menjadi peluang ekonomi nasional.
↓
E. Tata kelola berkeadilan
Kekuatan ekonomi tidak boleh digunakan untuk mengeksploitasi masyarakat.
↓
F. Maslahah
Seluruh proses industrialisasi harus menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Kesimpulan BAB 8
Sistem industri berkeadilan dan berbasis nilai adalah sistem industri yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan masyarakat, nilai-nilai Pancasila, prinsip syariah, kepentingan publik, serta keberlanjutan lingkungan.
Demokrasi ekonomi memberikan dasar bahwa kegiatan ekonomi harus melibatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Koperasi menjadi salah satu bentuk usaha yang menekankan prinsip kekeluargaan dan memiliki kemiripan dengan konsep syirkah dalam Islam.
BUMN, perusahaan swasta, dan koperasi memiliki fungsi yang berbeda tetapi dapat bekerja sama untuk menciptakan perekonomian yang sehat. Sementara itu, industri halal menjadi peluang strategis karena menggabungkan nilai keagamaan dengan potensi ekonomi dan dapat mendukung perkembangan UMKM serta keuangan syariah.
Di sisi lain, tata kelola industri harus mencegah praktik yang merugikan masyarakat seperti penggunaan kekuatan pasar secara tidak adil dan ihtikar. Sumber daya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus dikelola dengan tanggung jawab.
Pada akhirnya, industrialisasi harus diarahkan kepada maslahah, yaitu terciptanya manfaat dan kesejahteraan yang luas. Jadi, ukuran keberhasilan industrialisasi bukan hanya:
“Seberapa besar keuntungan yang diperoleh?”
tetapi juga:
“Seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan seberapa kecil kerugian yang ditimbulkannya?”
Itulah inti dari sistem industri berkeadilan dan berbasis nilai.
Komentar
Posting Komentar