BAB 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

---

## Pendahuluan

Jika Bab 1 menegaskan bahwa manusia adalah subjek ekonomi yang bermartabat dengan fondasi ontologis ketuhanan, maka Bab 2 ini melangkah lebih jauh untuk mengurai **landasan nilai dan ideologi** yang menjadi kerangka normatif bagi Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam. Pembahasan disusun dengan menelusuri kelima sila Pancasila satu per satu, dan pada masing-masing sila akan ditunjukkan titik temu konseptualnya dengan prinsip-prinsip inti ekonomi Islam—mulai dari maqashid syariah, tauhid, keadilan (*'adl*), persaudaraan (*ukhuwwah*), musyawarah (*syura*), hingga instrumen distribusi kekayaan (zakat, infak, sedekah, wakaf). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Pancasila, sebagai ideologi dan sistem nilai khas Indonesia, memiliki keselarasan yang mendalam—bukan pertentangan—dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

---

## A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

### 1. Pancasila sebagai Sistem Nilai

Pancasila bukan sekadar dasar negara dalam pengertian yuridis-formal, melainkan juga sebuah **sistem nilai** (*value system*) yang bersifat integral, hierarkis-piramidal, dan saling mengkualifikasi antarsilanya. Sebagai sistem nilai, Pancasila berfungsi sebagai:

- **Nilai dasar (*grundnorm*)**: sumber dari segala sumber hukum dan kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi nasional;

- **Nilai instrumental**: dijabarkan dalam UUD 1945, undang-undang, dan berbagai peraturan turunan yang mengatur perekonomian;

- **Nilai praksis**: diwujudkan dalam perilaku nyata pelaku ekonomi sehari-hari, baik individu, korporasi, maupun negara.

Sebagai sistem nilai yang digali dari kearifan lokal bangsa Indonesia (*local wisdom*) sekaligus terbuka terhadap nilai-nilai universal, Pancasila memiliki karakter khas: religius namun tidak teokratis, kerakyatan namun tidak sosialistik-otoriter, dan menghargai individu namun tidak liberalistik.

### 2. Konsep Maqashid Syariah

*Maqashid syariah* adalah konsep sentral dalam ushul fiqh yang merujuk pada tujuan-tujuan luhur disyariatkannya hukum Islam. Menurut rumusan klasik Imam al-Ghazali dan al-Syatibi, maqashid syariah terdiri atas lima elemen pokok (*al-kulliyyat al-khams*) yang wajib dijaga (*hifzh*):

1. **Hifzh ad-Din** — menjaga agama;

2. **Hifzh an-Nafs** — menjaga jiwa;

3. **Hifzh al-'Aql** — menjaga akal;

4. **Hifzh an-Nasl** — menjaga keturunan;

5. **Hifzh al-Mal** — menjaga harta.

Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah menjadi tolok ukur normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik ekonomi membawa kemaslahatan (*maslahah*) atau justru kerusakan (*mafsadah*).

### 3. Relevansi dan Titik Temu

Terdapat korespondensi konseptual yang kuat antara sila-sila Pancasila dan elemen-elemen maqashid syariah:

- **Hifzh ad-Din** selaras dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan beragama dan menempatkan nilai religius sebagai payung tertinggi kehidupan bernegara, termasuk berekonomi;

- **Hifzh an-Nafs** selaras dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menjamin perlindungan atas martabat dan keselamatan hidup manusia dalam aktivitas ekonomi (misalnya jaminan sosial, perlindungan pekerja, keselamatan konsumen);

- **Hifzh al-'Aql** dapat dikaitkan dengan semangat sila keempat tentang hikmah kebijaksanaan yang dipimpin oleh akal sehat dalam musyawarah, serta pentingnya pendidikan dan literasi ekonomi bagi rakyat;

- **Hifzh an-Nasl** selaras dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang menjaga keberlangsungan bangsa lintas generasi, termasuk keberlanjutan ekonomi bagi generasi mendatang;

- **Hifzh al-Mal** selaras dengan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menuntut perlindungan hak milik yang sah sekaligus distribusi kekayaan yang adil.

Dengan pemetaan ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila, sebagai sistem nilai khas Indonesia, pada dasarnya **kompatibel secara substantif** dengan tujuan-tujuan syariah dalam Islam, meskipun keduanya berbeda dalam sumber otoritas dan tingkat elaborasi teknis-hukumnya. Hal ini menjadi dasar argumentasi bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila, melainkan justru dapat memperkaya dan memperkuat pencapaian tujuan-tujuan Pancasila itu sendiri.

---

## B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

### 1. Makna Sila Pertama dalam Konteks Ekonomi

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang menempatkan keberadaan Tuhan sebagai landasan tertinggi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ekonomi, sila ini berimplikasi bahwa aktivitas ekonomi bangsa Indonesia tidak boleh bersifat sekuler-materialistik semata, melainkan harus senantiasa tunduk pada nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari keyakinan keagamaan.

### 2. Konsep Tauhid dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, **tauhid** (keesaan Allah) bukan hanya doktrin teologis, melainkan juga prinsip epistemologis yang mendasari seluruh bangunan ekonomi Islam—kerap disebut sebagai *tawhidic paradigm* atau paradigma tauhid dalam ekonomi. Implikasi paling mendasar dari tauhid dalam konteks ekonomi adalah konsep **kepemilikan mutlak Allah** (*al-milkiyah al-mutlaqah lillah*), yang menegaskan bahwa:

- Seluruh alam semesta, termasuk sumber daya alam dan harta benda, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT semata (QS. Al-Baqarah [2]: 284; QS. Ali 'Imran [3]: 189);

- Manusia hanya diberikan hak penguasaan sementara (*istikhlaf*) atas harta tersebut, bukan kepemilikan mutlak;

- Kepemilikan manusia bersifat **relatif** (*milkiyah nisbiyah*), terikat pada syarat perolehan yang halal dan penggunaan yang sesuai ketentuan syariah;

- Karena kepemilikan bersifat amanah, maka penguasaan harta membawa konsekuensi tanggung jawab (*mas'uliyyah*) dan akuntabilitas di hadapan Allah kelak (QS. Al-Hadid [57]: 7).

### 3. Implikasi Praktis Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Konsep ini melahirkan sejumlah konsekuensi praktis dalam perilaku ekonomi seorang Muslim:

- **Larangan sikap tamak dan menumpuk harta** (*iktinaz*) tanpa fungsi produktif dan sosial;

- **Kewajiban mengeluarkan zakat** sebagai bentuk pengakuan bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain;

- **Larangan pemborosan** (*israf*) dan **larangan kikir** (*bukhl*), karena keduanya sama-sama bentuk penyimpangan dari fungsi harta sebagai amanah;

- **Etika perolehan harta** yang harus melalui cara-cara yang halal, menjauhi riba, gharar, dan kezaliman.

### 4. Titik Temu dengan Sila Pertama

Sila pertama Pancasila, meskipun tidak secara eksplisit merumuskan konsep kepemilikan mutlak Tuhan sebagaimana dalam tauhid Islam, secara filosofis membuka ruang bagi penghayatan nilai tersebut, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam. Prinsip bahwa aktivitas ekonomi harus dijiwai nilai ketuhanan sejalan dengan gagasan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang dipertanggungjawabkan secara moral-spiritual. Dengan demikian, konsep tauhid ekonomi dapat dipandang sebagai salah satu elaborasi religius yang konkret dan koheren dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

---

## C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip *'Adl* (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

### 1. Makna Sila Kedua

Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menuntut agar setiap kebijakan dan praktik ekonomi menjunjung tinggi martabat manusia, memperlakukan setiap pelaku ekonomi secara adil, dan menjauhkan diri dari eksploitasi maupun diskriminasi. Sila ini menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia dalam ranah ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan perlindungan dari praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia.

### 2. Konsep *'Adl* dalam Islam

*'Adl* (keadilan) adalah salah satu nilai paling fundamental dan paling sering disebut dalam Al-Qur'an, bahkan dinyatakan sebagai tujuan utama diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci (QS. Al-Hadid [57]: 25). Dalam konteks ekonomi, prinsip *'adl* memiliki cakupan yang luas:

- **Keadilan dalam transaksi (*'adl fi al-mu'amalah*)**: larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan dalam jual-beli, karena semuanya merupakan bentuk pengambilan hak orang lain secara zalim;

- **Keadilan dalam penetapan harga**: Islam mendorong mekanisme harga yang terbentuk secara alami melalui penawaran dan permintaan yang jujur, serta melarang praktik *ihtikar* (penimbunan) dan *ghabn* (eksploitasi harga);

- **Keadilan dalam pengupahan**: hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan agar upah pekerja dibayarkan sebelum keringatnya kering, sebagai simbol penegakan hak buruh secara tepat waktu dan proporsional;

- **Keadilan distributif**: keadilan tidak hanya bersifat prosedural (proses transaksi yang jujur), tetapi juga substantif, yaitu terwujudnya distribusi kekayaan yang tidak timpang secara ekstrem di tengah masyarakat.

### 3. Keadilan sebagai Nilai Universal yang Dipertemukan

Prinsip *'adl* dalam Islam dan semangat "kemanusiaan yang adil" dalam Pancasila sama-sama menolak dua bentuk ketidakadilan ekonomi: **eksploitasi** (di mana pihak yang kuat memanfaatkan pihak yang lemah secara tidak wajar) dan **kesenjangan struktural** (di mana sistem ekonomi secara sistemik menguntungkan sebagian kecil kelompok). Titik temu ini melahirkan beberapa implikasi kebijakan bersama, antara lain:

- Perlindungan hukum terhadap konsumen dan pekerja;

- Regulasi anti-monopoli dan anti-praktik curang dalam berusaha;

- Kebijakan upah minimum dan jaminan sosial sebagai wujud keadilan substantif;

- Larangan segala bentuk eksploitasi ekonomi, baik dalam bentuk riba maupun praktik-praktik lain yang secara fungsional setara dengan riba (seperti bunga pinjaman yang mencekik/*predatory lending*).

Dengan demikian, prinsip *'adl* dalam ekonomi Islam memberikan elaborasi teologis-normatif yang memperkaya pemaknaan sila kedua Pancasila dalam konteks kebijakan ekonomi yang berkeadaban.

---

## D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

### 1. Makna Sila Ketiga

Sila "Persatuan Indonesia" menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang majemuk—terdiri atas beragam suku, agama, ras, dan golongan—dalam satu ikatan kebangsaan yang solid. Dalam konteks ekonomi, sila ini mendorong terwujudnya solidaritas ekonomi antarwilayah dan antargolongan, mencegah kesenjangan ekonomi yang dapat mengancam keutuhan nasional (misalnya kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, atau antara kelompok mayoritas dan minoritas).

### 2. Konsep Ukhuwwah dalam Islam

*Ukhuwwah* (persaudaraan) adalah nilai sentral dalam ajaran Islam yang mengikat sesama Muslim dalam ikatan persaudaraan iman (*ukhuwwah Islamiyyah*), yang oleh sebagian ulama diperluas maknanya menjadi persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah/basyariyyah*) yang melampaui batas agama, suku, dan bangsa. Dalam ranah ekonomi, konsep ukhuwwah melahirkan etos **solidaritas ekonomi**, yang tercermin dalam:

- **Prinsip ta'awun (tolong-menolong)**: umat didorong untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan (QS. Al-Ma'idah [5]: 2), termasuk dalam bentuk bantuan ekonomi kepada yang membutuhkan;

- **Prinsip takaful (jaminan sosial bersama)**: konsep saling menjamin risiko dan kesejahteraan antaranggota masyarakat, yang menjadi basis filosofis bagi asuransi syariah (*takaful*) dan berbagai skema jaminan sosial berbasis komunitas;

- **Larangan kesenjangan ekstrem**: Islam secara tegas mengingatkan agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr [59]: 7), sebuah prinsip yang secara langsung menekankan pentingnya distribusi kekayaan lintas kelompok sosial.

### 3. Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Baik ukhuwwah maupun sila persatuan mendorong terbentuknya solidaritas ekonomi yang melampaui batas-batas sempit kelompok, daerah, atau golongan. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, hal ini dapat diwujudkan melalui:

- Kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah (Jawa dan luar Jawa, kota dan desa);

- Skema subsidi silang dan dana perimbangan antardaerah kaya dan daerah tertinggal;

- Penguatan lembaga filantropi lintas agama dan lintas golongan sebagai wujud solidaritas kebangsaan;

- Pemanfaatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf yang, meski berbasis keagamaan, manfaatnya dapat dirasakan lintas golongan dalam semangat kemanusiaan universal.

Dengan demikian, ukhuwwah Islamiyyah bukan sekadar nilai internal umat Islam, melainkan dapat menjadi salah satu sumber etika sosial yang memperkuat semangat persatuan Indonesia dalam bingkai kebangsaan yang inklusif.

---

## E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

### 1. Makna Sila Keempat

Sila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pengambilan keputusan—termasuk keputusan ekonomi strategis—harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan yang demokratis, bukan melalui keputusan sepihak dari penguasa atau segelintir elite ekonomi.

### 2. Konsep Syura dalam Islam

*Syura* (musyawarah) adalah prinsip yang secara eksplisit diperintahkan dalam Al-Qur'an (QS. Ali 'Imran [3]: 159; QS. Asy-Syura [42]: 38) sebagai metode pengambilan keputusan dalam urusan-urusan kemasyarakatan, termasuk urusan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, syura diterapkan pada berbagai tingkatan:

- **Tingkat mikro**: dalam akad-akad bisnis berbasis kemitraan seperti *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dan *musyarakah* (kongsi modal bersama), keputusan-keputusan strategis usaha idealnya diambil secara musyawarah antarmitra, bukan didikte sepihak oleh pemilik modal;

- **Tingkat makro**: dalam pengelolaan keuangan publik (*baitul mal*) pada masa awal Islam, kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan negara ditetapkan melalui musyawarah para sahabat dan ahli, bukan keputusan otoriter penguasa tunggal;

- **Tingkat kelembagaan modern**: prinsip syura tercermin dalam keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, yang memberikan pertimbangan kolektif atas produk dan kebijakan lembaga.

### 3. Titik Temu: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Baik sila keempat maupun prinsip syura menempatkan **proses partisipatif dan deliberatif** sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan ekonomi, sebagai lawan dari dua ekstrem: keputusan otoriter-sentralistik (khas sistem ekonomi komando) dan keputusan yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas tanpa kendali kolektif (khas kapitalisme liberal). Implementasi konkret dari titik temu ini dalam konteks Indonesia antara lain:

- Mekanisme koperasi, yang pengambilan keputusannya didasarkan pada musyawarah anggota (satu anggota satu suara), sejalan dengan semangat syura dan kerakyatan sekaligus;

- Forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah partisipasi rakyat dalam perencanaan ekonomi daerah dan nasional;

- Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan yang membahas dan menetapkan kebijakan fiskal dan anggaran negara (APBN) secara musyawarah;

- Model tata kelola lembaga keuangan syariah yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah sebagai representasi prinsip syura dalam pengawasan kepatuhan nilai.

Dengan demikian, syura ekonomi memberikan landasan teologis yang memperkuat legitimasi mekanisme musyawarah sebagai basis pengambilan keputusan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

---

## F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

### 1. Makna Sila Kelima

Sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan puncak dan muara dari keempat sila sebelumnya, yang menegaskan bahwa tujuan akhir bernegara adalah terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Dalam konteks ekonomi, sila ini menuntut adanya mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, melainkan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

### 2. Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Islam

Islam memiliki seperangkat instrumen filantropi dan fiskal yang secara sistematis dirancang untuk mewujudkan keadilan distributif:

**a. Zakat**

Zakat adalah instrumen distribusi wajib (*compulsory*) yang menjadi salah satu rukun Islam, dikenakan atas harta yang telah mencapai *nishab* (batas minimum) dan *haul* (masa kepemilikan setahun). Zakat memiliki fungsi ganda: sebagai ibadah spiritual sekaligus instrumen kebijakan fiskal yang mentransfer kekayaan dari kelompok mampu (*muzakki*) kepada delapan golongan penerima (*mustahiq*) yang telah ditetapkan secara rinci dalam QS. At-Taubah [9]: 60, termasuk fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

**b. Infaq**

Infaq adalah pemberian harta secara sukarela (*voluntary*) untuk kebaikan, tanpa batasan nishab maupun ketentuan penerima yang seketat zakat. Infaq dapat diberikan kapan saja dan dalam jumlah berapa saja, mencerminkan fleksibilitas ajaran Islam dalam mendorong kedermawanan.

**c. Shadaqah**

Shadaqah memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada infaq, mencakup segala bentuk kebaikan—baik material maupun non-material (seperti senyuman, membantu sesama, atau menyingkirkan gangguan di jalan)—yang mengandung nilai pahala sosial. Shadaqah menegaskan bahwa distribusi kesejahteraan dalam Islam tidak melulu berbentuk transfer finansial formal, melainkan juga tindakan-tindakan kebaikan yang menumbuhkan solidaritas sosial.

**d. Wakaf**

Wakaf adalah instrumen filantropi yang unik karena bersifat permanen (*abadi*)—harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik pewakaf, melainkan dikelola untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan (misalnya wakaf tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, atau wakaf produktif yang hasilnya dialirkan untuk kepentingan sosial). Wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development financing*) karena sifatnya yang abadi dan terus memberikan manfaat lintas generasi.

### 3. Titik Temu dengan Sila Kelima

Keempat instrumen di atas (ZISWAF: Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) merupakan wujud konkret dan sistematis dari prinsip keadilan sosial yang dicita-citakan sila kelima Pancasila. Beberapa titik temu yang dapat digarisbawahi:

- **Zakat** dapat diposisikan sebagai instrumen fiskal keagamaan yang melengkapi instrumen pajak negara dalam upaya redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia yang memungkinkan zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak;

- **Infaq dan shadaqah** memperkuat modal sosial (*social capital*) dan kohesi masyarakat, sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas keadilan sosial ala Pancasila;

- **Wakaf**, khususnya wakaf produktif, dapat dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan, mendukung tujuan pemerataan kesejahteraan lintas generasi sebagaimana diamanatkan sila kelima.

Dengan demikian, instrumen ZISWAF bukan sekadar praktik ibadah personal umat Islam, melainkan dapat diposisikan sebagai kontribusi konkret dan terukur bagi pencapaian cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi puncak dari keseluruhan bangunan nilai Pancasila.