Postingan

tugas akhir semester

  1. Agunan pada Perbankan Syariah: Bagaimana mekanisme penentuan nilai agunan agar tetap adil dan tidak memberatkan nasabah sesuai prinsip syariah?  2. Akad Hawalah pada Perbankan Syariah: Apa risiko utama bagi bank syariah ketika memfasilitasi pengalihan utang melalui akad hawalah ini?  3. Akad Ijarah pada Perbankan Syariah: Bagaimana penyelesaian sanksi atau denda jika penyewa terlambat membayar cicilan sewa dalam akad ijarah?  4. Akad Istishna' pada Perbankan Syariah: Bagaimana cara bank mengantisipasi risiko keterlambatan penyelesaian barang pesanan dari produsen atau pengrajin?  5. Akad Kafalah pada Perbankan Syariah: Apakah bank syariah diperbolehkan mengenakan imbal jasa (ujrah) atas layanan penjaminan dalam akad kafalah ini?  6. Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah: Bagaimana strategi bank dalam mengawasi pengelolaan usaha oleh mitra bisnis guna menghindari risiko moral hazard?  7. Akad Murabahah pada Perbankan Syariah: Bagaimana cara bank m...

BAB 16 MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

  A. FALAH DAN "MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR": KONVERGENSI TUJUAN AKHIR 1. Pengertian Falah Falah merupakan salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam. Secara sederhana, falah dapat dipahami sebagai: keberhasilan, kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan manusia secara menyeluruh di dunia dan akhirat. Jadi, falah mempunyai makna yang lebih luas daripada sekadar kekayaan. Seseorang belum tentu mencapai falah hanya karena memiliki banyak uang. Jika kekayaannya diperoleh dengan cara yang tidak halal, digunakan secara berlebihan, atau menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka kekayaan tersebut tidak mencerminkan keberhasilan menurut Islam. Falah mencakup beberapa dimensi: a. Dimensi material Manusia membutuhkan: makanan; tempat tinggal; pakaian; pendidikan; kesehatan; pekerjaan; pendapatan; keamanan ekonomi. Semua kebutuhan material tersebut penting untuk kehidupan yang layak. b. Dimensi spiritual Manusia juga membutuhkan kehidupan yang memiliki nilai spiritual. Contohnya: me...

BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

Pengantar Ekonomi pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai uang, produksi, konsumsi, pasar, keuntungan, dan pertumbuhan ekonomi . Di balik semua kegiatan ekonomi terdapat manusia yang membuat keputusan. Misalnya: Pengusaha menentukan apakah akan menjual produk secara jujur atau melakukan penipuan. Pedagang menentukan apakah akan menaikkan harga secara wajar atau memanfaatkan kondisi tertentu. Bank menentukan bagaimana memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Konsumen menentukan apakah akan membeli berdasarkan kebutuhan atau hanya mengikuti gaya hidup. Pemerintah menentukan kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas atau hanya kelompok tertentu. Mahasiswa yang nantinya menjadi ekonom, pengusaha, pegawai bank, regulator, atau profesional akan membawa nilai yang mereka miliki ke dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, pendidikan ekonomi harus menghasilkan manusia yang bukan hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan karakter . Dalam perspektif Pancasila dan Islam...

BAB 14 KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

  Pengertian Umum Apa yang dimaksud kebijakan ekonomi integratif? Kebijakan ekonomi integratif adalah kebijakan ekonomi yang berusaha menggabungkan berbagai kepentingan dan nilai, seperti: nilai Pancasila, amanat UUD 1945, prinsip ekonomi Islam, kepentingan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, keadilan sosial, keberlanjutan, serta perkembangan ekonomi global. Jadi, negara tidak hanya bertanya: “Bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi?” Tetapi juga: “Bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menciptakan kesejahteraan, pemerataan, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat?” A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional Subbab A membahas hubungan antara Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini penting karena Pasal 33 merupakan salah satu dasar konstitusional utama mengenai perekonomian Indonesia. 1. Isi pokok Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 UUD 1945 secara umum memuat prinsip mengenai: perekonomian disusun sebagai usaha bers...