BAB 13 MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA

 

Pendahuluan

Selama ini kita sering mengenal sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun, dalam perkembangan pemikiran ekonomi, sebenarnya terdapat banyak model alternatif yang mencoba mencari keseimbangan antara:

  • kebebasan pasar;

  • peran negara;

  • kesejahteraan masyarakat;

  • pemerataan pendapatan;

  • perlindungan sosial;

  • keberlanjutan lingkungan;

  • dan nilai-nilai sosial.

Beberapa model tersebut antara lain:

  1. Social Market Economy di Jerman;

  2. welfare state negara-negara Skandinavia;

  3. teori dependensia Amerika Latin;

  4. Islamic Social Finance;

  5. SDGs;

  6. ekonomi berbasis maqashid syariah.

Indonesia sendiri memiliki konsep ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, model-model ekonomi dari negara lain tidak harus ditiru sepenuhnya.

Yang lebih penting adalah:

mempelajari kelebihan dan kekurangannya, kemudian mengambil unsur yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan nilai-nilai Pancasila serta Islam.


A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif

1. Pengertian Social Market Economy

Social Market Economy atau ekonomi sosial pasar merupakan model ekonomi yang berkembang di Jerman setelah Perang Dunia II.

Model ini berusaha menggabungkan dua unsur:

mekanisme pasar + perlindungan sosial.

Artinya, pasar tetap mempunyai peran penting dalam menentukan kegiatan ekonomi, tetapi negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi tidak menimbulkan ketidakadilan sosial yang berlebihan.

Jadi model ini tidak sepenuhnya:

pasar bebas tanpa campur tangan negara

dan tidak pula:

negara mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi.

Melainkan mencoba mencari keseimbangan.


2. Prinsip dasar Social Market Economy

Ada beberapa prinsip penting.

a. Pasar tetap berfungsi

Perusahaan swasta dapat melakukan kegiatan ekonomi.

Harga banyak ditentukan melalui mekanisme pasar.

Persaingan tetap diperbolehkan.

b. Negara berperan sebagai pengatur

Negara membuat aturan agar pasar berjalan secara sehat.

Misalnya:

  • mencegah praktik persaingan tidak sehat;

  • melindungi konsumen;

  • mengatur standar;

  • memastikan hukum ditegakkan.

c. Perlindungan sosial

Negara menyediakan berbagai bentuk perlindungan sosial.

Misalnya:

  • jaminan sosial;

  • perlindungan tenaga kerja;

  • pelayanan kesehatan;

  • pendidikan;

  • bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

d. Tanggung jawab sosial

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal.

Masyarakat juga harus mendapatkan manfaat.


3. Mengapa model Jerman menarik?

Karena model ini berusaha menjawab masalah yang sering muncul dalam kapitalisme murni.

Jika pasar diberikan kebebasan tanpa batas, dapat muncul:

  • kesenjangan;

  • monopoli;

  • eksploitasi;

  • ketidakadilan;

  • konsentrasi kekayaan.

Sebaliknya, jika negara menguasai ekonomi secara berlebihan, dapat muncul:

  • rendahnya efisiensi;

  • kurangnya inovasi;

  • birokrasi;

  • lemahnya insentif usaha.

Social Market Economy mencoba mengambil posisi di tengah.


4. Hubungan dengan ekonomi Islam

Terdapat beberapa titik temu dengan prinsip ekonomi Islam.

Pasar diperbolehkan

Islam tidak melarang perdagangan dan kepemilikan pribadi.

Tetapi pasar harus beretika

Islam melarang:

  • penipuan;

  • riba;

  • ihtikar;

  • praktik yang merugikan;

  • eksploitasi.

Negara mempunyai peran

Negara mempunyai tanggung jawab menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, terdapat kesamaan gagasan:

pasar boleh berkembang, tetapi harus berada dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab sosial.


5. Relevansi bagi Indonesia

Indonesia juga tidak menganut pasar bebas murni.

Perekonomian Indonesia memiliki peran:

  • pemerintah;

  • BUMN;

  • swasta;

  • koperasi;

  • UMKM;

  • masyarakat.

Ini mempunyai kemiripan dengan gagasan sistem integratif.

Pasar tetap diperlukan untuk:

  • efisiensi;

  • inovasi;

  • investasi;

  • produksi.

Tetapi negara juga diperlukan untuk:

  • pemerataan;

  • perlindungan sosial;

  • regulasi;

  • penyediaan barang publik.


B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam

1. Apa itu model ekonomi Skandinavia?

Negara-negara Skandinavia dan Nordik seperti:

  • Denmark;

  • Swedia;

  • Norwegia;

  • Finlandia;

  • Islandia,

sering dikenal memiliki sistem welfare state yang kuat.

Model ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab penting negara.


2. Ciri-ciri utama

a. Pajak relatif tinggi

Masyarakat membayar pajak untuk membiayai pelayanan publik.

b. Pelayanan publik kuat

Negara menyediakan berbagai layanan seperti:

  • pendidikan;

  • kesehatan;

  • perlindungan sosial;

  • dukungan keluarga;

  • perlindungan tenaga kerja.

c. Perlindungan pekerja

Pekerja memperoleh perlindungan melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan.

d. Pemerataan

Kebijakan publik berusaha mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.


3. Bagaimana sistem tersebut bekerja?

Secara sederhana:

masyarakat membayar pajak

↓

negara memperoleh pendapatan

↓

negara menyediakan pelayanan publik

↓

kualitas hidup masyarakat meningkat

↓

ketimpangan dapat ditekan

Jadi pajak tidak hanya dilihat sebagai beban.

Pajak dipandang sebagai salah satu cara membiayai kebutuhan bersama.


4. Hubungan dengan Pancasila

Model kesejahteraan Skandinavia memiliki titik temu dengan sila kelima:

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, Indonesia tidak harus menyalin sistem Skandinavia secara keseluruhan karena kondisi:

  • demografi;

  • budaya;

  • struktur ekonomi;

  • kemampuan fiskal;

  • kelembagaan;

  • dan sejarah

berbeda.


5. Hubungan dengan Islam

Islam juga memiliki perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Instrumen seperti:

  • zakat;

  • infak;

  • sedekah;

  • wakaf,

dapat berfungsi membantu masyarakat.

Jika digabungkan dengan kebijakan publik yang baik, terbentuk:

negara menyediakan pelayanan publik

masyarakat menjalankan tanggung jawab sosial-keagamaan

=

sistem kesejahteraan yang lebih komprehensif.


6. Pelajaran untuk Indonesia

Indonesia dapat belajar mengenai:

Perlindungan sosial

Kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan.

Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang baik meningkatkan kualitas SDM.

Pajak yang adil

Beban pajak harus memperhatikan kemampuan masyarakat.

Kepercayaan terhadap institusi

Masyarakat lebih bersedia memenuhi kewajiban jika mereka melihat bahwa negara mengelola dana publik secara bertanggung jawab.


C. Teori Dependensia Amerika Latin dan Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam

1. Pengertian teori dependensia

Teori dependensia (dependency theory) berkembang terutama dalam pemikiran ekonomi dan sosial Amerika Latin.

Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan bahwa semua negara dapat berkembang hanya dengan mengikuti pola negara-negara maju.

Menurut perspektif dependensia, hubungan ekonomi global dapat menciptakan struktur yang membuat negara berkembang bergantung pada negara maju.


2. Konsep negara pusat dan negara pinggiran

Dalam teori dependensia sering digunakan gagasan:

Negara pusat (core)

Negara-negara yang mempunyai:

  • teknologi tinggi;

  • modal besar;

  • industri maju;

  • perusahaan besar;

  • kekuatan ekonomi.

Negara pinggiran (periphery)

Negara yang lebih banyak:

  • mengekspor bahan mentah;

  • bergantung pada teknologi asing;

  • membutuhkan modal asing;

  • memiliki posisi tawar lebih lemah.

Hubungannya dapat digambarkan:

Negara berkembang → bahan mentah → negara maju

kemudian:

negara maju → barang teknologi/produk bernilai tambah tinggi → negara berkembang.

Masalahnya adalah nilai tambah terbesar dapat terkonsentrasi pada negara yang menguasai teknologi dan industri.


3. Contoh sederhana

Misalnya sebuah negara memiliki sumber daya alam.

Negara tersebut mengekspor bahan mentah dengan harga relatif rendah.

Kemudian bahan mentah tersebut diproses menjadi produk teknologi tinggi di negara lain.

Produk tersebut kemudian dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi.

Akibatnya:

negara penghasil bahan mentah mendapatkan nilai tambah yang relatif kecil.


4. Apa hubungan teori ini dengan kemandirian ekonomi?

Teori dependensia mendorong pemikiran bahwa negara berkembang perlu meningkatkan:

  • industri nasional;

  • teknologi;

  • pendidikan;

  • kemampuan produksi;

  • penguasaan sumber daya;

  • nilai tambah domestik.

Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan yang berlebihan.


5. Kemandirian ekonomi dalam Islam

Islam mendorong umat untuk bekerja, berusaha, berdagang, dan mengembangkan kemampuan ekonomi.

Kemandirian bukan berarti:

“tidak boleh bekerja sama dengan negara lain.”

Melainkan:

tidak menjadi terlalu bergantung sehingga kehilangan kemampuan untuk menentukan kepentingan ekonominya sendiri.

Islam juga mengenal prinsip:

  • kerja;

  • produktivitas;

  • perdagangan;

  • pengelolaan sumber daya;

  • keadilan;

  • tanggung jawab.


6. Relevansi untuk Indonesia

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar.

Tantangannya adalah bagaimana sumber daya tersebut tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah.

Indonesia perlu meningkatkan:

bahan mentah → pengolahan → industri → teknologi → produk bernilai tambah tinggi.

Contohnya:

daripada hanya menjual komoditas mentah, Indonesia dapat meningkatkan industri pengolahan sehingga lebih banyak nilai tambah tercipta di dalam negeri.


D. Islamic Social Finance: Tren Global dan Peluang bagi Indonesia

1. Pengertian Islamic Social Finance

Islamic Social Finance (ISF) adalah sistem keuangan sosial yang menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk menciptakan manfaat sosial dan ekonomi.

Instrumen utamanya meliputi:

  • zakat;

  • wakaf;

  • infak;

  • sedekah;

  • dan bentuk pembiayaan sosial syariah lainnya.

ISF tidak hanya berbicara mengenai keuntungan.

Fokusnya juga:

bagaimana keuangan dapat digunakan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat.


2. Perbedaan dengan keuangan komersial

Keuangan komersial umumnya berorientasi pada:

keuntungan.

Sedangkan Islamic Social Finance lebih menekankan:

manfaat sosial + keadilan + pemberdayaan.

Namun, keduanya tidak harus dipisahkan sepenuhnya.

Keduanya dapat saling melengkapi.


3. Zakat

Zakat berfungsi sebagai:

  • redistribusi kekayaan;

  • bantuan kepada yang berhak;

  • pemberdayaan masyarakat;

  • pengentasan kemiskinan.


4. Wakaf

Wakaf dapat digunakan untuk:

  • pendidikan;

  • kesehatan;

  • fasilitas sosial;

  • pemberdayaan ekonomi;

  • aset produktif.

Wakaf produktif sangat menarik karena aset dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.


5. Infak dan sedekah

Infak dan sedekah dapat digunakan untuk:

  • bantuan kemanusiaan;

  • pendidikan;

  • kesehatan;

  • pemberdayaan masyarakat;

  • tanggap bencana.


6. Peluang Indonesia

Indonesia memiliki peluang besar karena:

  • masyarakat Muslim sangat besar;

  • ekosistem ekonomi syariah berkembang;

  • terdapat lembaga zakat;

  • terdapat lembaga wakaf;

  • terdapat BMT;

  • terdapat bank syariah;

  • terdapat koperasi syariah;

  • terdapat UMKM yang sangat banyak.

Semua dapat dihubungkan.

Misalnya:

zakat → pemberdayaan

wakaf → fasilitas

BMT/bank syariah → pembiayaan

koperasi → penguatan usaha

UMKM → produksi

Sehingga terbentuk ekosistem ekonomi syariah.


7. Tantangan Islamic Social Finance

Beberapa tantangannya:

  • literasi masyarakat;

  • profesionalisme pengelolaan;

  • transparansi;

  • digitalisasi;

  • pengawasan;

  • kepercayaan masyarakat;

  • koordinasi antarlembaga.

Jika tata kelola semakin baik, potensi ISF Indonesia dapat menjadi semakin besar.


E. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Maqashid Syariah: Konvergensi Global

1. Apa itu SDGs?

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan yang ditetapkan negara-negara anggota PBB untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Beberapa tujuannya meliputi:

  • penghapusan kemiskinan;

  • penghapusan kelaparan;

  • kesehatan yang baik;

  • pendidikan berkualitas;

  • kesetaraan gender;

  • pekerjaan layak;

  • pengurangan ketimpangan;

  • perlindungan lingkungan;

  • perdamaian;

  • kemitraan global.


2. Apa itu maqashid syariah?

Maqashid syariah berarti tujuan-tujuan utama syariah.

Dalam pembahasan klasik, terdapat lima perlindungan utama:

1. Hifz al-Din

Perlindungan agama.

2. Hifz al-Nafs

Perlindungan jiwa.

3. Hifz al-'Aql

Perlindungan akal.

4. Hifz al-Nasl

Perlindungan keturunan.

5. Hifz al-Mal

Perlindungan harta.


3. Hubungan SDGs dan maqashid syariah

Walaupun SDGs dan maqashid syariah berasal dari kerangka yang berbeda, terdapat banyak titik temu.

Contohnya:

SDG 1

Tanpa kemiskinan.

↔

Maqashid: perlindungan kehidupan dan harta.


SDG 2

Tanpa kelaparan.

↔

Maqashid: perlindungan jiwa.


SDG 3

Kehidupan sehat dan sejahtera.

↔

Hifz al-Nafs: perlindungan jiwa.


SDG 4

Pendidikan berkualitas.

↔

Hifz al-'Aql: perlindungan akal.


SDG 8

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

↔

Hifz al-Mal: perlindungan dan pengembangan harta.


SDG 10

Mengurangi ketimpangan.

↔

prinsip keadilan dan distribusi dalam Islam.


SDG 13–15

Perlindungan lingkungan.

↔

tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga bumi.


4. Mengapa disebut konvergensi?

Konvergensi berarti terdapat titik temu atau arah yang sama.

SDGs menggunakan kerangka pembangunan global.

Maqashid syariah menggunakan kerangka tujuan syariah.

Tetapi keduanya sama-sama berbicara tentang:

  • manusia;

  • kesejahteraan;

  • keadilan;

  • pengentasan kemiskinan;

  • pendidikan;

  • kesehatan;

  • lingkungan;

  • kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, program ekonomi syariah dapat dirancang sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.


5. Contoh

Misalnya ada program wakaf untuk membangun sekolah.

Dari perspektif Islam:

membantu pendidikan dan kemaslahatan masyarakat.

Dari perspektif SDGs:

mendukung pendidikan berkualitas.

Satu program dapat mempunyai dua perspektif manfaat.


F. Indonesia sebagai Episentrum Ekonomi Syariah Dunia: Visi dan Strategi

1. Apa arti episentrum ekonomi syariah?

Episentrum berarti pusat utama.

Jika Indonesia ingin menjadi episentrum ekonomi syariah dunia, berarti Indonesia ingin menjadi salah satu pusat penting dalam:

  • industri halal;

  • keuangan syariah;

  • Islamic Social Finance;

  • pendidikan ekonomi syariah;

  • riset;

  • inovasi;

  • perdagangan produk halal.


2. Mengapa Indonesia memiliki peluang besar?

Indonesia memiliki beberapa keunggulan.

a. Populasi Muslim besar

Indonesia mempunyai pasar Muslim yang sangat besar.

b. UMKM besar

UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia.

c. Industri halal

Indonesia memiliki potensi dalam:

  • makanan halal;

  • fashion Muslim;

  • kosmetik halal;

  • farmasi;

  • pariwisata ramah Muslim.

d. Keuangan syariah

Indonesia memiliki:

  • bank syariah;

  • lembaga keuangan mikro syariah;

  • koperasi syariah;

  • lembaga zakat;

  • lembaga wakaf.

e. Islamic Social Finance

Potensi zakat dan wakaf dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi sosial.


3. Strategi menjadi pusat ekonomi syariah

Strategi 1 — Memperkuat industri halal

UMKM harus dibantu dalam:

  • sertifikasi halal;

  • kualitas produk;

  • kemasan;

  • pemasaran;

  • teknologi;

  • ekspor.


Strategi 2 — Memperkuat keuangan syariah

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan:

  • kualitas layanan;

  • inovasi produk;

  • digitalisasi;

  • literasi;

  • akses pembiayaan UMKM.

Ini sangat relevan dengan bidang Perbankan Syariah.


Strategi 3 — Mengembangkan zakat dan wakaf

Pengelolaan harus semakin:

  • profesional;

  • transparan;

  • digital;

  • akuntabel;

  • produktif.


Strategi 4 — Mengembangkan SDM

Ekonomi syariah membutuhkan manusia yang memahami:

ilmu ekonomi + bisnis + teknologi + syariah.

Bukan hanya memahami teori agama.


Strategi 5 — Riset dan inovasi

Indonesia perlu menghasilkan:

  • penelitian;

  • produk keuangan baru;

  • teknologi keuangan syariah;

  • model bisnis halal;

  • sistem pengelolaan zakat dan wakaf yang inovatif.


Strategi 6 — Memperluas pasar internasional

Produk halal Indonesia harus mampu masuk ke pasar global.

Caranya melalui:

  • peningkatan kualitas;

  • standardisasi;

  • branding;

  • sertifikasi;

  • ekspor;

  • digital marketing.


4. Tantangan Indonesia

Menjadi pusat ekonomi syariah dunia bukan hal yang otomatis terjadi.

Terdapat beberapa tantangan:

Literasi

Sebagian masyarakat belum memahami ekonomi syariah secara mendalam.

SDM

Masih diperlukan lebih banyak tenaga profesional yang memahami syariah sekaligus ekonomi modern.

Inovasi

Produk syariah harus mampu bersaing dengan produk konvensional.

Digitalisasi

Ekonomi syariah harus mengikuti perkembangan teknologi.

Sertifikasi

Produk halal harus memiliki standar yang dapat dipercaya.

Persaingan global

Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain yang juga mengembangkan ekonomi syariah.


HUBUNGAN KESELURUHAN BAB 13

Agar mudah dipahami, keenam subbab ini sebenarnya membentuk satu alur pemikiran.

A. Jerman

Pasar + perlindungan sosial

↓

Mengajarkan bahwa pasar perlu berjalan bersama tanggung jawab sosial.

B. Skandinavia

Pasar + negara kesejahteraan

↓

Mengajarkan pentingnya pelayanan publik dan perlindungan sosial.

C. Teori Dependensia

Ketergantungan ekonomi

↓

Mengajarkan pentingnya kemandirian, kemampuan produksi, teknologi, dan nilai tambah domestik.

D. Islamic Social Finance

Zakat + wakaf + infak + sedekah

↓

Mengajarkan penggunaan instrumen keuangan untuk pemberdayaan dan kemaslahatan.

E. SDGs + Maqashid

Pembangunan berkelanjutan + tujuan syariah

↓

Menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan manusia dan lingkungan.

F. Indonesia

Menggabungkan berbagai pelajaran tersebut

↓

Membangun ekonomi:

produktif + adil + inklusif + berkelanjutan + sesuai nilai syariah dan Pancasila.


CONTOH PENERAPAN DI INDONESIA

Misalnya pemerintah ingin mengembangkan industri halal di sebuah daerah.

Tahap 1 — Industri

UMKM memproduksi makanan halal.

Tahap 2 — Pembiayaan

Bank syariah atau lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan sesuai akad dan kelayakan usaha.

Tahap 3 — Koperasi

Pelaku UMKM bergabung untuk memperoleh bahan baku dan melakukan pemasaran bersama.

Tahap 4 — Zakat

Program zakat membantu masyarakat miskin yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku usaha.

Tahap 5 — Wakaf

Aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk fasilitas sosial atau ekonomi sesuai ketentuan.

Tahap 6 — Teknologi

Produk dipasarkan melalui platform digital.

Tahap 7 — Pasar global

Produk halal Indonesia dipasarkan ke luar negeri.

Tahap 8 — Dampak

Lapangan pekerjaan meningkat.

Pendapatan masyarakat meningkat.

UMKM berkembang.

Kemiskinan dapat ditekan.

Ekonomi daerah menjadi lebih kuat.

Dan pembangunan tersebut dapat mendukung:

ekonomi syariah + ekonomi kerakyatan + SDGs + maqashid syariah.


KESIMPULAN BAB 13

BAB 13 menunjukkan bahwa tidak ada satu model ekonomi yang harus diterapkan secara mentah oleh semua negara. Setiap negara memiliki kondisi sosial, budaya, politik, sejarah, dan sumber daya yang berbeda.

Dari Social Market Economy Jerman, Indonesia dapat belajar mengenai pentingnya keseimbangan antara mekanisme pasar dan perlindungan sosial.

Dari model kesejahteraan Skandinavia, Indonesia dapat belajar tentang pentingnya pelayanan publik, perlindungan sosial, dan pemerataan.

Dari teori dependensia Amerika Latin, Indonesia dapat belajar mengenai bahaya ketergantungan ekonomi yang berlebihan serta pentingnya membangun industri, teknologi, dan nilai tambah dalam negeri.

Melalui Islamic Social Finance, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan zakat, wakaf, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, hubungan antara SDGs dan maqashid syariah menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai banyak titik temu dengan tujuan syariah, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan.

Pada akhirnya, Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia karena memiliki pasar Muslim yang besar, UMKM yang kuat, industri halal, lembaga keuangan syariah, serta potensi zakat dan wakaf.

Namun, untuk mewujudkannya diperlukan:

SDM berkualitas + inovasi + teknologi + industri halal + keuangan syariah + Islamic Social Finance + UMKM kuat + regulasi yang baik + tata kelola yang amanah.

Inti BAB 13 dalam satu kalimat:

Indonesia dapat membangun model ekonomi yang tidak sekadar meniru sistem negara lain, tetapi mengintegrasikan efisiensi pasar, perlindungan sosial, kemandirian ekonomi, keuangan sosial Islam, pembangunan berkelanjutan, serta nilai Pancasila dan maqashid syariah untuk menciptakan ekonomi yang adil, inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

BAB 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI