BAB 11 SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

 

Pendahuluan

1. Pengertian sistem fiskal

Sistem fiskal adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan negara dan pengeluaran negara dalam rangka menjalankan pemerintahan serta mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Secara sederhana, fiskal berkaitan dengan dua hal utama:

Pendapatan negara → bagaimana negara memperoleh dana

dan

Belanja negara → bagaimana negara menggunakan dana tersebut.

Pendapatan negara dapat berasal dari:

• pajak;

• penerimaan negara bukan pajak;

• pengelolaan kekayaan negara;

• hibah;

• dan sumber penerimaan lainnya.

Sementara pengeluaran negara dapat digunakan untuk:

• pendidikan;

• kesehatan;

• pembangunan infrastruktur;

• perlindungan sosial;

• pertahanan dan keamanan;

• pelayanan publik;

• subsidi;

• pembangunan ekonomi;

• dan berbagai kebutuhan negara lainnya.

---

2. Sistem fiskal dalam perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam, pengelolaan keuangan negara tidak hanya bertujuan mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya.

Pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan:

• keadilan (`adl);

• amanah;

• kemaslahatan (maslahah);

• transparansi;

• tanggung jawab;

• pemerataan;

• perlindungan masyarakat.

Islam mempunyai sejarah pengelolaan keuangan publik melalui lembaga yang dikenal sebagai Bait al-Mal.

Bait al-Mal secara sederhana dapat dipahami sebagai lembaga atau institusi yang mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan publik dalam pemerintahan Islam.

Dalam konteks Indonesia modern, konsep tersebut tidak dapat begitu saja disamakan dengan APBN. Namun, terdapat nilai-nilai yang dapat dibandingkan, seperti pengelolaan kekayaan publik untuk kemaslahatan masyarakat.

---

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

1. Sistem fiskal Pancasila

Sistem fiskal Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila memberikan dasar nilai dalam pengelolaan kehidupan ekonomi.

Salah satu tujuan pentingnya adalah mewujudkan:

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, kebijakan fiskal seharusnya tidak hanya menguntungkan kelompok masyarakat yang sudah kuat secara ekonomi.

Kebijakan fiskal juga harus digunakan untuk membantu:

• masyarakat miskin;

• kelompok rentan;

• daerah tertinggal;

• UMKM;

• masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar.

---

2. Instrumen fiskal dalam Islam

Dalam sejarah ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen yang berkaitan dengan keuangan publik.

Di antaranya:

a. Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi Muslim yang memenuhi syarat tertentu.

Zakat memiliki dimensi:

• ibadah;

• sosial;

• ekonomi;

• pemerataan kekayaan.

b. Kharaj

Kharaj secara historis berkaitan dengan penerimaan atas tanah dalam wilayah pemerintahan Islam.

c. Jizyah

Jizyah merupakan pungutan historis tertentu terhadap non-Muslim dalam sistem pemerintahan Islam klasik dengan konteks sejarah dan hukum yang sangat berbeda dari sistem negara modern.

Karena itu, konsep ini tidak tepat disamakan begitu saja dengan pajak modern.

d. Ushr

Dalam literatur ekonomi Islam klasik, ushr dapat merujuk pada pungutan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan perdagangan atau hasil pertanian, tergantung konteks sejarah dan penerapannya.

e. Dharibah

Dharibah secara umum digunakan dalam literatur fikih kontemporer untuk menyebut pajak.

Pembahasannya penting karena muncul pertanyaan:

Apakah pajak diperbolehkan dalam Islam?

Jawabannya tidak sesederhana “boleh” atau “tidak boleh”. Para ulama membahasnya berdasarkan kondisi, kebutuhan negara, keadilan, kemampuan masyarakat, dan tujuan penggunaannya.

---

3. Titik temu fiskal Pancasila dan Islam

Walaupun berasal dari kerangka yang berbeda, terdapat sejumlah nilai yang dapat dipertemukan.

Pertama: keadilan

Pancasila menekankan keadilan sosial.

Islam juga sangat menekankan keadilan.

Kedua: kesejahteraan masyarakat

Keduanya memandang negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Ketiga: pemerataan

Kekayaan tidak seharusnya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja.

Keempat: tanggung jawab sosial

Orang atau kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar pula dalam kerangka kebijakan yang adil.

Kelima: kemaslahatan

Kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

---

4. Perbedaan yang perlu dipahami

Walaupun memiliki titik temu, sistem fiskal Islam dan sistem fiskal negara Indonesia bukan sesuatu yang identik.

Misalnya, zakat adalah kewajiban keagamaan bagi Muslim yang memenuhi syarat, sedangkan pajak adalah kewajiban hukum yang ditetapkan negara.

Dengan demikian:

Zakat ≠ pajak

dan

pajak ≠ zakat.

Keduanya mempunyai dasar hukum, tujuan, mekanisme, dan objek yang berbeda.

---

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Ini merupakan subbab yang sangat penting.

1. Pengertian pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan.

Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti:

• sekolah;

• rumah sakit;

• jalan;

• transportasi;

• administrasi pemerintahan;

• bantuan sosial;

• infrastruktur;

• dan pelayanan publik.

---

2. Pajak dalam perspektif ekonomi Islam

Dalam literatur fikih kontemporer, pajak sering dibahas menggunakan istilah dharibah.

Namun, penerimaan pajak dalam Islam tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil harta masyarakat secara sembarangan.

Prinsip yang harus diperhatikan antara lain:

• ada kebutuhan atau kepentingan publik yang jelas;

• dilakukan dengan dasar kewenangan yang sah;

• adil;

• mempertimbangkan kemampuan masyarakat;

• tidak digunakan untuk kepentingan yang zalim;

• pengelolaannya amanah.

Jadi, pajak harus dipandang sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan publik, bukan sekadar alat mengambil uang masyarakat.

---

3. Pengertian zakat

Zakat adalah kewajiban dalam Islam terhadap harta tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu.

Zakat memiliki fungsi:

Fungsi ibadah

Zakat merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah.

Fungsi sosial

Zakat membantu orang yang membutuhkan.

Fungsi ekonomi

Zakat dapat membantu distribusi kekayaan.

Fungsi pengentasan kemiskinan

Zakat dapat digunakan untuk membantu kelompok yang berhak menerima zakat.

---

4. Perbedaan pajak dan zakat

Aspek	Zakat	Pajak
Dasar	Syariat Islam	Hukum negara
Sifat	Kewajiban agama bagi yang memenuhi syarat	Kewajiban hukum sesuai ketentuan negara
Subjek	Muslim yang memenuhi syarat zakat	Wajib pajak sesuai aturan
Penggunaan	Untuk golongan yang berhak sesuai ketentuan syariah	Untuk berbagai kebutuhan negara
Tujuan	Ibadah dan distribusi kekayaan	Pembiayaan negara dan pelayanan publik
Besaran	Ditentukan berdasarkan jenis zakat	Ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan
Pengelolaan	Berdasarkan prinsip syariah	Berdasarkan sistem hukum negara

---

5. Mengapa disebut dualisme kewajiban fiskal?

Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, seseorang bisa memiliki dua jenis kewajiban yang berbeda:

Kewajiban kepada negara

→ pajak.

Kewajiban agama

→ zakat apabila telah memenuhi syarat.

Keduanya tidak otomatis saling menggantikan.

Contohnya:

Seseorang memiliki penghasilan dan memenuhi ketentuan sebagai wajib zakat.

Ia dapat mempunyai:

kewajiban zakat + kewajiban pajak.

Namun, sistem perpajakan Indonesia juga memiliki ketentuan tertentu mengenai perlakuan zakat yang dibayarkan melalui lembaga yang diakui dalam penghitungan pajak. Jadi, hubungan zakat dan pajak perlu dilihat berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, bukan dengan menganggap keduanya sepenuhnya sama.

---

6. Bagaimana agar tidak memberatkan masyarakat?

Konsep yang penting adalah keadilan fiskal.

Negara harus menghindari kondisi ketika masyarakat berpenghasilan rendah menanggung beban yang tidak proporsional, sementara kelompok yang sangat mampu justru memiliki beban yang relatif kecil.

Karena itu, desain pajak perlu mempertimbangkan:

• kemampuan membayar;

• distribusi pendapatan;

• kebutuhan dasar;

• perlindungan kelompok rentan.

---

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

1. Pengertian Bait al-Mal

Bait al-Mal secara harfiah berarti “rumah harta”.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, Bait al-Mal berkaitan dengan pengelolaan harta dan keuangan publik.

Dana yang dikelola dapat berasal dari berbagai sumber sesuai periode dan sistem pemerintahan yang berlaku.

Dana tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat dan negara.

---

2. Fungsi Bait al-Mal

Secara umum, Bait al-Mal memiliki fungsi:

a. Mengumpulkan penerimaan

Mengelola berbagai sumber penerimaan publik.

b. Menyimpan dan mengelola kekayaan

Dana tidak boleh dikelola sembarangan.

c. Membiayai kebutuhan publik

Dana digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

d. Membantu kelompok yang membutuhkan

Pengelolaan dana publik harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

---

3. APBN

Dalam negara modern seperti Indonesia, pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui sistem anggaran negara, salah satunya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

APBN secara sederhana terdiri dari:

Pendapatan negara + belanja negara + pembiayaan.

Pendapatan negara digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah.

---

4. Persamaan nilai Bait al-Mal dan APBN

Keduanya dapat dibandingkan dari aspek nilai, misalnya:

• pengelolaan keuangan publik;

• pembiayaan kebutuhan masyarakat;

• pembangunan;

• perlindungan kelompok yang membutuhkan;

• tanggung jawab penguasa/pemerintah;

• penggunaan harta untuk kepentingan publik.

Namun, Bait al-Mal dalam sejarah Islam dan APBN Indonesia merupakan institusi yang berbeda dan tidak boleh disamakan secara kelembagaan.

---

5. APBN yang berkeadilan

APBN berkeadilan berarti anggaran negara digunakan untuk menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Contohnya:

Pendidikan

Pemerintah membiayai sekolah dan program pendidikan.

Kesehatan

Masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Infrastruktur

Pemerintah membangun:

• jalan;

• jembatan;

• transportasi;

• fasilitas umum.

Perlindungan sosial

Membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Pembangunan daerah

Anggaran digunakan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

---

6. Prinsip pengeluaran negara dalam Islam

Pengeluaran negara seharusnya mempertimbangkan:

Maslahah > kepentingan kelompok tertentu.

Artinya, anggaran seharusnya mengutamakan kebutuhan masyarakat luas.

Misalnya pemerintah memiliki anggaran terbatas.

Daripada seluruh dana digunakan untuk proyek yang hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat.

---

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

1. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau rumah tangga tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kemiskinan bukan hanya soal tidak mempunyai uang.

Kemiskinan dapat berkaitan dengan keterbatasan:

• pendidikan;

• kesehatan;

• pekerjaan;

• akses modal;

• teknologi;

• tempat tinggal;

• kesempatan ekonomi.

---

2. Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan adalah kondisi ketika distribusi pendapatan atau kekayaan antara kelompok masyarakat sangat tidak merata.

Misalnya:

Kelompok A memiliki kekayaan sangat besar, sedangkan kelompok B kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Jika kesenjangan tersebut terlalu besar, dapat muncul masalah sosial dan ekonomi.

---

3. Bagaimana Islam melihat kemiskinan?

Islam memberikan perhatian besar terhadap kelompok yang membutuhkan.

Dalam sistem zakat terdapat golongan penerima zakat yang dikenal sebagai asnaf.

Di antaranya:

• fakir;

• miskin;

• amil;

• mualaf;

• riqab;

• gharim;

• fi sabilillah;

• ibnu sabil.

Pengelolaan zakat diarahkan kepada kelompok yang berhak berdasarkan ketentuan syariah.

---

4. Instrumen fiskal untuk mengatasi kemiskinan

Solusi tidak cukup hanya satu.

Diperlukan instrumen fiskal integratif.

Artinya, berbagai instrumen digunakan secara bersama-sama.

Misalnya:

Pajak

Digunakan untuk membiayai program pemerintah.

↓

Zakat

Membantu kelompok yang berhak menerima zakat.

↓

APBN

Membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

↓

Pembiayaan UMKM

Membantu masyarakat memperoleh kesempatan berusaha.

↓

Kebijakan ekonomi

Menciptakan lapangan kerja.

Hasil yang diharapkan:

kemiskinan menurun + kesempatan ekonomi meningkat + ketimpangan berkurang.

---

5. Integrasi zakat dan kebijakan negara

Integrasi tidak berarti mencampuradukkan hukum zakat dan pajak.

Yang dimaksud adalah koordinasi dan sinergi.

Misalnya:

• data penerima bantuan dapat diperbaiki;

• lembaga zakat dan pemerintah dapat bekerja sama;

• program pemberdayaan masyarakat dapat diselaraskan;

• bantuan tidak diberikan secara tumpang tindih;

• zakat dapat diarahkan pada pemberdayaan yang sesuai syariah.

---

6. Zakat produktif

Zakat tidak selalu harus diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif.

Dalam kondisi dan mekanisme yang sesuai syariah, zakat juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi penerima zakat.

Contohnya:

Seorang mustahik memiliki kemampuan membuat makanan tetapi tidak mempunyai alat produksi.

Program pemberdayaan dapat membantu menyediakan sarana usaha yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat.

Tujuannya:

mustahik → berdaya → memiliki penghasilan → kehidupan meningkat.

Dalam jangka panjang, seseorang diharapkan dapat berubah dari penerima menjadi orang yang mampu mandiri dan, jika memenuhi syarat, menjadi pembayar zakat.

---

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

1. Pengertian Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Istilah ini berasal dari Al-Qur'an, khususnya QS. Saba' ayat 15.

Secara sederhana:

Baldatun thayyibatun
= negeri yang baik.

Rabbun ghafur
= Tuhan Yang Maha Pengampun.

Konsep tersebut dapat dijadikan inspirasi mengenai pembangunan masyarakat yang:

• sejahtera;

• aman;

• adil;

• memiliki tata kelola yang baik;

• memiliki kehidupan ekonomi yang sehat;

• menjaga hubungan manusia dengan Allah.

---

2. Apa hubungan dengan sistem fiskal?

Sistem fiskal adalah salah satu alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Jika pajak dikumpulkan dengan adil tetapi digunakan secara tidak bertanggung jawab, tujuan tersebut tidak tercapai.

Begitu juga jika negara memiliki penerimaan besar tetapi masyarakat tetap miskin dan kesenjangan semakin besar.

Maka sistem fiskal harus dibangun berdasarkan nilai.

---

3. Prinsip sistem fiskal berbasis nilai

1. Keadilan

Beban dan manfaat ekonomi didistribusikan secara adil.

2. Amanah

Keuangan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

3. Transparansi

Masyarakat mempunyai hak mengetahui bagaimana keuangan negara dikelola sesuai ketentuan hukum dan prinsip keterbukaan.

4. Akuntabilitas

Pengelola anggaran harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan anggaran.

5. Efisiensi

Dana publik harus digunakan secara efektif dan tidak boros.

6. Maslahah

Anggaran harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

7. Pemerataan

Pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah atau kelompok tertentu.

---

4. Contoh sistem fiskal berbasis nilai

Misalnya pemerintah mendapatkan penerimaan negara dalam jumlah besar.

Dana tersebut dapat digunakan untuk:

• meningkatkan kualitas pendidikan;

• memperbaiki fasilitas kesehatan;

• membangun infrastruktur;

• membantu masyarakat miskin;

• meningkatkan kualitas UMKM;

• menciptakan lapangan pekerjaan;

• mengembangkan ekonomi daerah.

Dengan begitu, penerimaan negara berubah menjadi:

penerimaan → belanja publik → pembangunan → kesejahteraan.

---

5. Hubungan dengan Pancasila

Konsep ini sangat dekat dengan sila kelima:

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artinya, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan angka ekonomi.

Pertumbuhan tersebut harus diterjemahkan menjadi:

• pekerjaan;

• pendapatan;

• pendidikan;

• kesehatan;

• keamanan;

• kesempatan ekonomi;

• kesejahteraan.

---

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasila

1. Apa itu negara kesejahteraan?

Negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Negara tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan hukum, tetapi juga berperan dalam:

• pendidikan;

• kesehatan;

• perlindungan sosial;

• kesempatan kerja;

• pengentasan kemiskinan;

• pembangunan ekonomi.

---

2. Negara kesejahteraan dalam perspektif Islam

Islam mempunyai prinsip bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dalam konsep kepemimpinan Islam terdapat gagasan bahwa pemimpin merupakan amanah dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

Karena itu, negara harus memperhatikan:

• kelompok miskin;

• kelompok rentan;

• kebutuhan dasar;

• keadilan ekonomi;

• keamanan;

• distribusi kekayaan.

---

3. Negara kesejahteraan dalam perspektif Pancasila

Indonesia mempunyai gagasan kesejahteraan sosial yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.

Terutama:

Sila ke-5 → Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup sejahtera.

---

4. Apa yang dimaksud “Islami-Pancasila”?

Istilah ini dapat dipahami sebagai upaya mencari titik temu nilai Islam dan nilai Pancasila dalam pembangunan kesejahteraan.

Bukan berarti Indonesia harus menjadi negara berdasarkan satu sistem politik-keagamaan tertentu.

Melainkan nilai-nilai Islam yang bersifat universal seperti:

• keadilan;

• amanah;

• kejujuran;

• kepedulian sosial;

• kesejahteraan;

• larangan eksploitasi;

dapat berjalan sejalan dengan nilai Pancasila.

---

5. Reformasi fiskal yang diperlukan

Untuk mewujudkan sistem fiskal yang lebih adil, beberapa hal penting adalah:

A. Meningkatkan keadilan perpajakan

Beban pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

B. Memperbaiki pengelolaan anggaran

Anggaran harus benar-benar diarahkan kepada kebutuhan publik.

C. Memperkuat perlindungan sosial

Kelompok miskin dan rentan perlu mendapatkan perlindungan.

D. Memperkuat zakat

Pengelolaan zakat harus semakin profesional, transparan, dan efektif.

E. Meningkatkan sinergi zakat dan kebijakan sosial

Lembaga zakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat tanpa mencampuradukkan kewenangan dan aturan masing-masing.

F. Mengurangi ketimpangan

Kebijakan fiskal harus membantu memperluas akses masyarakat terhadap:

• pendidikan;

• kesehatan;

• pekerjaan;

• modal;

• teknologi.

G. Meningkatkan transparansi

Masyarakat harus dapat mengawasi pengelolaan keuangan publik melalui mekanisme yang tersedia.

---

HUBUNGAN ANTAR SUBBAB A–F

Kalau kamu ingin memahami BAB 11 dengan cepat, alurnya seperti ini:

A. Sistem fiskal Pancasila dan Islam

Apa dasar nilai sistem fiskal?

↓

Keadilan + kemaslahatan + kesejahteraan

B. Pajak dan zakat

Dari mana sumber dana diperoleh?

↓

Pajak + zakat + sumber penerimaan lainnya

C. Bait al-Mal dan APBN

Dana tersebut digunakan untuk apa?

↓

Pelayanan publik + pembangunan + perlindungan sosial

D. Kemiskinan dan ketimpangan

Apa masalah yang ingin diselesaikan?

↓

Kemiskinan + ketimpangan + keterbatasan akses

E. Sistem fiskal berbasis nilai

Bagaimana sistem tersebut dibangun?

↓

Amanah + transparansi + keadilan + maslahah

F. Negara kesejahteraan

Apa tujuan akhirnya?

↓

Masyarakat sejahtera + keadilan sosial + kesejahteraan yang berkelanjutan

---

CONTOH KASUS SEDERHANA

Misalnya sebuah negara memiliki pendapatan negara yang besar.

Pemerintah kemudian mengambil pajak dari masyarakat.

Tahap 1 — Pengumpulan

Pemerintah memperoleh penerimaan melalui pajak.

Tahap 2 — Pengelolaan

Dana masuk ke dalam sistem keuangan negara.

Tahap 3 — Pengeluaran

Dana digunakan untuk:

• sekolah;

• rumah sakit;

• jalan;

• bantuan sosial;

• pembangunan daerah;

• program ekonomi.

Tahap 4 — Zakat

Di sisi lain, masyarakat Muslim yang memenuhi syarat membayar zakat melalui mekanisme yang sesuai.

Tahap 5 — Distribusi

Dana zakat disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Tahap 6 — Pemberdayaan

Sebagian program diarahkan untuk membantu penerima zakat agar lebih mandiri sesuai ketentuan syariah.

Hasil yang diharapkan

Pajak → membiayai kebutuhan publik

Zakat → membantu mustahik sesuai syariah

APBN → pembangunan dan pelayanan publik

Kebijakan sosial → mengurangi kemiskinan

Pemberdayaan → meningkatkan kemandirian ekonomi

Sehingga tercapai:

keadilan + kesejahteraan + pemerataan + kemaslahatan.

---

KESIMPULAN BAB 11

Sistem fiskal berbasis keadilan dan kemaslahatan adalah sistem pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, pemerataan, kesejahteraan, amanah, dan kepentingan masyarakat luas.

Dalam perspektif Indonesia, sistem fiskal berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama gagasan keadilan sosial. Sementara dalam perspektif Islam, terdapat instrumen seperti zakat serta konsep pengelolaan keuangan publik yang secara historis berkaitan dengan Bait al-Mal.

Pajak dan zakat tidak sama. Pajak merupakan kewajiban berdasarkan hukum negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban agama bagi Muslim yang memenuhi ketentuan. Keduanya dapat memiliki fungsi sosial-ekonomi yang saling melengkapi dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

Selanjutnya, APBN harus digunakan secara adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal juga perlu digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Pada akhirnya, sistem fiskal yang ideal adalah sistem yang berorientasi pada maslahah, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mencegah kerugian serta ketidakadilan.

Inti BAB 11 dalam satu kalimat:

Sistem fiskal yang berkeadilan adalah sistem yang mengelola pendapatan dan belanja negara secara amanah, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan sehingga mampu mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Islam.