BAB 1 HAKIKAT MANUSIA DALAN SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

Pendahuluan

Setiap sistem ekonomi, disadari atau tidak, dibangun di atas sebuah asumsi dasar tentang siapa dan apa hakikat manusia itu. Asumsi ini disebut sebagai *anthropological assumption* atau asumsi antropologis, yang menjadi fondasi bagi seluruh bangunan teori: bagaimana manusia berperilaku, apa yang memotivasinya, bagaimana ia seharusnya bertindak, dan untuk siapa aktivitas ekonominya ditujukan. Ekonomi konvensional (kapitalisme) membangun teorinya di atas konsep *homo economicus*—manusia rasional yang semata mengejar kepentingan diri (self-interest). Sementara itu, Sistem Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam menawarkan pandangan yang jauh lebih kaya dan multidimensi tentang manusia: bukan sekadar makhluk ekonomi, melainkan makhluk moral, sosial, dan spiritual sekaligus.

Bab ini akan mengurai secara mendalam bagaimana kedua sistem—Pancasila dan Islam—memandang hakikat manusia sebagai subjek ekonomi, serta bagaimana keduanya, meski lahir dari akar historis dan epistemologis yang berbeda, bertemu pada satu titik ontologis yang sama: pengakuan terhadap dimensi ketuhanan dalam diri manusia.

---

 A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

1. Manusia sebagai Subjek, Bukan Objek

Poin paling mendasar yang membedakan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam dari ekonomi kapitalistik-liberal adalah penempatan manusia sebagai subjek yang aktif, bermartabat, dan bertanggung jawab—bukan sekadar objek atau alat produksi yang nilainya diukur dari kontribusinya terhadap output. Dalam paradigma kapitalisme klasik, manusia sering direduksi menjadi salah satu dari empat faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan), sehingga nilai seorang pekerja cenderung dipahami melalui produktivitas marjinalnya semata. Sebaliknya, baik Pancasila maupun Islam menegaskan bahwa manusia adalah pelaku (aktor) ekonomi yang memiliki martabat instrinsik (intrinsic dignity), bukan sekadar instrumen bagi pertumbuhan ekonomi.

### 2. Perspektif Pancasila

Dalam kerangka Pancasila, kedudukan manusia sebagai subjek ekonomi ditopang oleh sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, memiliki hak asasi, dan layak diperlakukan secara adil. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", memperluas kedudukan subjek ini dari individu menjadi kolektif bangsa—ekonomi tidak boleh hanya menyejahterakan segelintir orang, melainkan harus berorientasi pada keadilan distributif bagi seluruh rakyat. Pasal 33 UUD 1945 kemudian menerjemahkan filosofi ini secara konstitusional: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana manusia Indonesia bukan sekadar konsumen atau produsen individual, melainkan anggota dari sebuah keluarga besar bangsa yang saling menopang.

Konsep manusia sebagai subjek dalam Ekonomi Pancasila juga tidak lepas dari nilai gotong royong—manusia dipahami sebagai makhluk yang secara kodrati hidup berdampingan, bekerja sama, dan saling menanggung beban, sehingga aktivitas ekonominya tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks sosial-komunalnya.

### 3. Perspektif Islam

Dalam Islam, kedudukan manusia sebagai subjek ekonomi berakar pada konsep *taqwim* (penciptaan dalam bentuk terbaik) dan *karamah insaniyah* (kemuliaan manusia) yang dianugerahkan Allah SWT kepada seluruh anak Adam, tanpa memandang status sosial-ekonominya. Manusia dalam pandangan Islam bukan hanya pelaku pasar (*market agent*), melainkan hamba Allah (*'abd Allah*) sekaligus pengelola bumi (*khalifah*), yang aktivitas ekonominya merupakan bagian dari ibadah (*mu'amalah*) selama dijalankan sesuai koridor syariah.

Dalam ekonomi Islam, manusia sebagai subjek ekonomi memiliki dua dimensi tanggung jawab: tanggung jawab horizontal (*hablum minannas*)—kepada sesama manusia, dan tanggung jawab vertikal (*hablum minallah*)—kepada Allah SWT. Kedua dimensi ini menyatu dalam setiap transaksi ekonomi, sehingga tidak ada aktivitas ekonomi yang bersifat netral secara moral; setiap keputusan ekonomi (produksi, konsumsi, distribusi) memiliki konsekuensi akhirat.

### 4. Titik Temu

Baik Pancasila maupun Islam menolak pandangan yang mereduksi manusia menjadi sekadar unit kalkulasi untung-rugi. Keduanya menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang aktivitas ekonominya senantiasa terikat pada nilai moral-spiritual dan tanggung jawab sosial—sebuah penegasan bahwa ekonomi ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.

---

## B. Konsep *Homo Economicus* vs. *Homo Islamicus* vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

### 1. *Homo Economicus*: Manusia Rasional-Egoistik

*Homo economicus* adalah konsep antropologis inti dari ekonomi neoklasik, yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang:

- Bersifat rasional sempurna (*perfect rationality*) dalam mengambil keputusan;

- Selalu berusaha memaksimalkan kepuasan pribadi (*utility maximization*) atau keuntungan pribadi (*profit maximization*);

- Bertindak berdasarkan kepentingan diri sendiri (*self-interest*), sebagaimana diringkas dalam gagasan "invisible hand" Adam Smith;

- Memiliki preferensi yang stabil dan informasi yang (relatif) lengkap.

Model ini efektif secara matematis-analitis, namun banyak dikritik karena mereduksi manusia menjadi makhluk kalkulatif yang mengabaikan dimensi altruisme, moralitas, spiritualitas, dan ikatan sosial.

### 2. *Homo Islamicus*: Manusia Bertauhid dan Beretika

Sebagai kritik dan tandingan terhadap *homo economicus*, para ekonom Muslim merumuskan konsep *homo Islamicus*, yaitu manusia ekonomi yang:

- Rasionalitasnya dipandu oleh nilai-nilai syariah (*rasionalitas Islami*), bukan semata rasionalitas instrumental;

- Memaksimalkan bukan sekadar kepuasan duniawi (*maslahah dunyawiyah*), melainkan juga kemaslahatan akhirat (*maslahah ukhrawiyah*);

- Perilaku konsumsi dan produksinya dibatasi oleh konsep halal-haram, larangan riba, gharar, dan maysir;

- Memiliki dorongan altruistik yang kuat melalui institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang justru dipandang sebagai bagian integral—bukan pengecualian—dari perilaku ekonomi rasional.

*Homo Islamicus* dengan demikian bukan makhluk yang menolak rasionalitas ekonomi, melainkan memperluas fungsi maksimisasi dari sekadar utilitas material menjadi utilitas holistik yang mencakup dimensi spiritual dan sosial.

### 3. Manusia Pancasila: Manusia Selaras-Berkeseimbangan

Manusia Pancasila hadir sebagai konsep antropologis khas Indonesia yang menekankan **keselarasan** (harmoni) antara berbagai dimensi kehidupan: individu dan sosial, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, serta kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ciri utama manusia Pancasila dalam konteks ekonomi meliputi:

- Berketuhanan—mengakui bahwa aktivitas ekonomi tunduk pada nilai-nilai moral religius (sila 1);

- Berkemanusiaan—menjunjung tinggi martabat dan hak sesama pelaku ekonomi (sila 2);

- Mengutamakan persatuan—tidak mengorbankan kepentingan bangsa demi keuntungan sepihak (sila 3);

- Musyawarah—mengedepankan proses kolektif dan demokratis dalam pengambilan keputusan ekonomi (sila 4);

- Berkeadilan sosial—memperjuangkan pemerataan dan distribusi yang adil (sila 5).

Manusia Pancasila tidak murni individualistik seperti *homo economicus*, namun juga tidak sepenuhnya komunal dalam pengertian kolektivisme sosialis; ia berdiri pada jalan tengah yang disebut sebagai *asas kekeluargaan* dan *gotong royong*.

### 4. Sintesis Integratif

Ketiga konsep ini dapat dipetakan dalam sebuah kontinum: *homo economicus* menekankan individualitas dan rasionalitas material di satu ujung; sementara *homo Islamicus* dan manusia Pancasila sama-sama berusaha mengoreksi reduksionisme tersebut dengan memasukkan dimensi moral, sosial, dan spiritual. Titik temu integratif dari *homo Islamicus* dan manusia Pancasila terletak pada:

1. **Rasionalitas yang bernilai (value-laden rationality)** — keduanya menolak rasionalitas bebas nilai;

2. **Keseimbangan individu-kolektif** — keduanya menempatkan kepentingan pribadi dalam bingkai tanggung jawab sosial;

3. **Dimensi transenden** — keduanya mengakui adanya otoritas moral yang melampaui kalkulasi untung-rugi duniawi, baik dalam bentuk tauhid (Islam) maupun sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila).

Sintesis ini melahirkan gagasan tentang "manusia ekonomi Pancasila-Islami" sebagai model ideal bagi masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk: manusia yang rasional namun tidak egois, mandiri namun tetap solider, serta berorientasi laba namun tunduk pada nilai keadilan dan ketuhanan.

---

## C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggungjawab Bersama

### 1. Konsep Khalifah fil Ardh dalam Islam

*Khalifah fil ardh* (khalifah di muka bumi) adalah konsep sentral dalam antropologi Islam yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah SWT sebagai pengelola, pemelihara, dan pemakmur bumi—bukan pemilik mutlak atas sumber daya alam. Implikasi ekonomi dari konsep ini sangat luas:

- **Kepemilikan bersifat relatif (amanah)**: harta dan sumber daya pada hakikatnya adalah milik Allah (*mal Allah*), sedangkan manusia hanya diberi hak penguasaan (*istikhlaf*) untuk mengelolanya sesuai ketentuan-Nya;

- **Tanggung jawab pemakmuran (*'imarah*)**: manusia dituntut untuk memakmurkan bumi melalui aktivitas produktif, bukan mengeksploitasinya secara destruktif;

- **Akuntabilitas eskatologis**: setiap pengelolaan sumber daya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, sehingga fungsi khalifah melahirkan etika kehati-hatian dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam aktivitas ekonomi.

### 2. Konsep Warga Negara Pancasila

Sejalan dengan itu, konsep warga negara dalam Pancasila menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara sebagai bagian dari bangsa dan negara, dengan hak sekaligus kewajiban yang melekat secara timbal balik. Dalam konteks ekonomi, kewarganegaraan Pancasila mengandung beberapa prinsip:

- **Hak menguasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945): sumber daya alam yang vital dikuasai negara sebagai amanat rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elite;

- **Kewajiban partisipasi**: setiap warga negara dituntut berkontribusi produktif bagi pembangunan ekonomi nasional;

- **Tanggung jawab kolektif antargenerasi**: pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan bagi generasi mendatang, sejalan dengan cita-cita keadilan sosial yang lintas waktu.

### 3. Titik Pertemuan: Tanggung Jawab Bersama

Kedua konsep ini—khalifah fil ardh dan warga negara Pancasila—bertemu pada satu titik krusial: **manusia bukanlah pemilik mutlak, melainkan pemegang amanah**. Dalam bingkai Islam, amanah tersebut bersumber dari Allah SWT; dalam bingkai Pancasila, amanah tersebut bersumber dari kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui negara. Keduanya sama-sama menuntut:

1. Pertanggungjawaban penggunaan sumber daya (kepada Tuhan sekaligus kepada sesama warga bangsa);

2. Larangan eksploitasi berlebihan (*israf* dan *tabdzir* dalam Islam; eksploitasi tak berkelanjutan dalam semangat keadilan sosial Pancasila);

3. Orientasi kemaslahatan bersama di atas kepentingan pribadi semata.

Dengan demikian, seorang Muslim Indonesia menjalankan peran gandanya secara simultan: sebagai khalifah di hadapan Allah, dan sebagai warga negara di hadapan bangsa—dua peran yang tidak saling bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam membentuk etos ekonomi yang bertanggung jawab.

---

## D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

### 1. Problem Dikotomi Sistem Ekonomi Konvensional

Sistem ekonomi kapitalisme secara historis menitikberatkan kepentingan **individu** (melalui kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar bebas), sementara sistem ekonomi sosialisme-komunisme menitikberatkan kepentingan **kolektif** (melalui kepemilikan negara/kolektif dan perencanaan terpusat). Kedua kutub ini kerap gagal mencapai keseimbangan, dan keduanya sama-sama mengabaikan dimensi ketiga yang justru dianggap fundamental oleh Pancasila dan Islam: dimensi **ilahiah/transenden**.

### 2. Tiga Pilar Keseimbangan

Baik Ekonomi Pancasila maupun Ekonomi Islam menawarkan model tiga pilar (*triadic balance*) sebagai berikut:

**a. Kepentingan Individu**

Kedua sistem mengakui hak kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha, dan insentif material sebagai motor penggerak produktivitas. Dalam Islam, hak milik pribadi (*milkiyah fardiyah*) diakui dan dilindungi selama diperoleh secara halal. Dalam Pancasila, hak individu diakui melalui prinsip demokrasi ekonomi dan kebebasan berusaha dalam koridor hukum.

**b. Kepentingan Kolektif**

Kedua sistem menempatkan batas pada individualisme melalui mekanisme redistribusi dan kepemilikan bersama atas sumber daya strategis. Islam mengenal *milkiyah 'ammah* (kepemilikan umum/negara) untuk sumber daya vital seperti air, energi, dan padang rumput, serta institusi zakat sebagai instrumen redistribusi wajib. Pancasila mewujudkannya melalui Pasal 33 UUD 1945 tentang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, serta semangat koperasi sebagai soko guru perekonomian.

**c. Kepentingan Ilahi (Transenden)**

Inilah dimensi yang membedakan kedua sistem secara fundamental dari kapitalisme maupun sosialisme sekuler. Dalam Islam, seluruh aktivitas ekonomi—produksi, konsumsi, distribusi—harus tunduk pada hukum syariah dan bertujuan akhir meraih ridha Allah (*mardhatillah*). Dalam Pancasila, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi payung moral tertinggi yang menaungi keempat sila lainnya, termasuk sila kelima tentang keadilan ekonomi—artinya keadilan sosial dalam Pancasila bukan semata konstruksi sosial-politik, melainkan juga memiliki fondasi religius-transenden.

### 3. Mekanisme Penyeimbang

Kedua sistem menyediakan mekanisme konkret untuk menjaga ketiga kepentingan ini tetap seimbang, antara lain:

- **Zakat, infak, sedekah, wakaf (Islam)** dan **pajak progresif, subsidi, program kesejahteraan sosial (Pancasila)** sebagai instrumen redistribusi;

- **Larangan riba, gharar, ihtikar (Islam)** dan **regulasi anti-monopoli, larangan praktik curang (Pancasila)** sebagai instrumen pembatas eksploitasi individu terhadap kolektif;

- **Musyawarah dan syura** sebagai mekanisme pengambilan keputusan ekonomi kolektif yang partisipatif dalam kedua sistem.

Keseimbangan tiga pilar ini menjadikan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sebagai *jalan tengah* (*wasathiyah* dalam istilah Islam) antara ekstremitas individualisme kapitalistik dan kolektivisme sosialistik-sekuler.

---

## E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

### 1. Ontologi sebagai Titik Awal Perbedaan Sistem Ekonomi

Secara ontologis (kajian tentang hakikat keberadaan), setiap sistem ekonomi berangkat dari jawaban atas pertanyaan: "Apa hakikat realitas tertinggi yang mendasari kehidupan manusia dan alam semesta?" Kapitalisme sekuler dan sosialisme materialistik cenderung berangkat dari ontologi naturalistik-materialistik, yang menafikan atau setidaknya mengesampingkan realitas transenden. Sebaliknya, Pancasila dan Islam sama-sama berangkat dari ontologi teistik, yang mengakui adanya Tuhan sebagai realitas tertinggi (*ultimate reality*) yang menjadi sumber nilai dan tujuan akhir kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi.

### 2. Sila Pertama sebagai Fondasi Ontologis Pancasila

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan sekadar sila administratif dalam urutan Pancasila, melainkan **fondasi ontologis** yang menjiwai keempat sila lainnya (sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian filsafat Pancasila mengenai sifat hierarkis-piramidal dan saling mengkualifikasi antarsila). Dalam konteks ekonomi, hal ini bermakna bahwa seluruh aktivitas ekonomi bangsa Indonesia—betapapun rasional dan teknokratisnya—tidak boleh lepas dari nilai-nilai religiusitas dan moralitas ketuhanan. Ekonomi Pancasila, dengan demikian, secara inheren menolak paham ekonomi yang sepenuhnya sekuler dan bebas nilai.

### 3. Tauhid sebagai Fondasi Ontologis Islam

Dalam Islam, prinsip **tauhid** (keesaan Allah) adalah fondasi ontologis mutlak yang menjadi sumber dari seluruh sistem nilai, termasuk sistem ekonomi. Tauhid menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas mutlak atas alam semesta, dan seluruh aktivitas manusia—termasuk ekonomi—harus tunduk pada kehendak-Nya. Ekonomi Islam sering disebut sebagai *tawhidic economics* atau ekonomi yang bertumpu pada paradigma tauhid, di mana keesaan Tuhan menjadi prinsip pengintegrasi seluruh aspek kehidupan (*din* sebagai *way of life*, bukan sekadar ritual).

### 4. Titik Temu Ontologis

Di sinilah letak titik temu paling mendasar antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam: **keduanya menempatkan Ketuhanan sebagai fondasi ontologis tertinggi yang menaungi seluruh bangunan sistem ekonomi**. Perbedaan di antara keduanya lebih bersifat pada tataran epistemologis dan operasional (sumber hukum, mekanisme, dan tingkat elaborasi syariah), namun pada tataran ontologis-filosofis, keduanya sama-sama menolak sekularisasi ekonomi yang memisahkan aktivitas material dari nilai spiritual.

Implikasi dari titik temu ontologis ini sangat signifikan bagi pengembangan sistem ekonomi nasional Indonesia:

1. Ekonomi Islam dapat diposisikan bukan sebagai sistem asing yang bersaing dengan Pancasila, melainkan sebagai salah satu **elaborasi religius** yang koheren dan sejalan dengan nilai sila pertama Pancasila;

2. Kebijakan ekonomi nasional yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah (misalnya perbankan syariah, zakat sebagai instrumen fiskal, sertifikasi halal) dapat dipahami sebagai penjabaran konkret dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks kebhinekaan Indonesia;

3. Titik temu ontologis ini menjadi landasan bagi pengembangan **Sistem Ekonomi Pancasila yang Berketuhanan**, yang terbuka terhadap kontribusi nilai-nilai agama (termasuk Islam sebagai agama mayoritas) tanpa kehilangan karakter kebangsaannya yang inklusif dan pluralistik.